Bisnis.com, BANDUNG—Pelaku industri perbankan di daerah dipacu untuk turut terlibat dalam penyaluran kredit usaha rakyat dengan terlebih dahulu memenuhi sejumlah persyaratan agar laik direkomendasikan oleh pihak otoritas.
Kepala Otoritas Jasa Keuanga (OJK) Regional 2 Jawa Barat Sarwono menjelaskan syarat agar bisa menjadi penyalur KUR yakni portofolio non-performing loan (NPL) untuk kredit sektor usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) harus di bawah 5%.
Dia melanjutkan syarat berikutnya yang masih berkaitan dengan syarat bataas NPL, yaitu seberapa mampu perbankan bersangkutan memperbaiki NPL kredit UMKM-nya sehingga bisa di bawah 5% pada waktu pengajuan.
“Itu persyaratan mutlak. Kami ingin starting yang baik. Bank yang NPL-nya di bawah 5% bisa lebih prudent dan profesional dalam penyalurannya. Urusan action plan berapa lamanya [dapat menurunkan NPL] itu tergantung industrinya. Lebih cepat tentu lebih bagus,” paparnya saat ditemui selepas acara Pertemuan Tahunan OJK Regional 2 Jabar, Kamis (28/1/2016).
Menurut Sarwono, perbankan yang akan menyalurakan KUR, yang notabene dana itu bukanlah dana hibah, perlu melakukan pendekatan baru saat menyeleksi calon-calon debitur agar kekuranghati-hatian dalam penyaluran KUR sebelumnya tidak terulang kembali.
Pihak otoritas bersama pemerintah daerah serta perbankan juga akan memberikan konsultasi dan pembinaan kepada debitur sektor UMKM. “Karena [penerima KUR] itu masyarakat kecil yang mungkin mereka tidak terlalu paham dengan perbankan,” ucapnya.
Dia mengatakan pemerintah mengarahkan penyalur KUR tidak hanya tiga bank, meliputi Bank Mandiri, BNI, dan BRI sebagaimana dijalankan tahun lalu. Bank tersebut, lanjutnya, akan kewalahan.
Sepanjang 2015, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp21,4 trilun, dengan jumlah debitur sebanyak 960.424 debitur, dari target penyaluran KUR sebesar Rp30 triliun. Sementara pada 2016, pemerintah menargetkan penyaluran KUR mencapai Rp120 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
