Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menginginkan skema super holding (induk usaha) dalam rencana peta jalan BUMN 2015-2019 bisa sesegera mungkin diputuskan.
Dalam pembukaan rapat terbatas, dia mengatakan implementasi pembentukan holding menjadi langkah awal untuk mewujudkan BUMN yang kuat, lincah dan berani dalam menghadapi era persaingan yang kompetitif.
“Baik dalam bentuk superholding atau holding, atau dimulai dulu dengan virtual holding. Ini memang harus segera diputuskan agar kekuatan BUMN dan kelincahan segera dilakukan, terutama menghadapi MEA,” katanya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (29/2/2016).
Dengan begitu, dia mengatakan BUMN dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dengan memberikan multiplier effect yang maksimal untuk kesejahteraan rakyat.
Selain itu, Jokowi mengatakan cara tersebut dapat menjadikan BUMN dalam negeri tidak hanya kuat di dalam negeri, namun juga mampu berprestasi di kancah luar negeri.
“Selain langkah restrukturisasi dan memfokuskan bisnis, selain itu perlu dilakukan perubahan total budaya kerja seharian di BUMN, saya yakin kami punya competitiveness,” katanya.
Sebelumnya, dalam salinan dokumen Kementerian BUMN yang didapat Bisnis, pihaknya tengah menyiapkan sekitar 15 holding BUMN dalam kurun 2015-2019 sebagai upaya menjadikan BUMN garda terdepan dalam pembangunan nasional.
Holding BUMN yang disiapkan antara lain, sektor pariwisata, logistic, pangan, perkebunan, pupuk, farmasi, pelabuhan, konstruksi dan infrastruktur, konektivitas, tambang, pertahanan strategis, reasuransi, industri berat, asuransi umumm perbankan dan jasa survei.
