Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Luncurkan Satelit, BRI Klaim Lebih Hemat Biaya Hingga 40%

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. meyakini dengan meluncurkan satelit (BRISat) dapat meningkatkan efisiensi.
Ilustrasi/Antara
Ilustrasi/Antara

Bisnis.com, JAKARTA— PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. meyakini dengan satelit (BRISat) yang diluncurkan itu dapat meningkatkan efisiensi perseoran.

Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo mengatakan perseroan dapat menghemat biaya hingga 40% dengan memiliki satelit sendiri.

Dia menjelaskan selama ini perseroan menyewa transponder untuk melancarkan usaha perbankannya. Menurutya, dalam setahun, biaya yang digunakan untuk sewa transponder ini senilai Rp500 miliar.

“Kalau dengan satelit, bisa lebih menghemat 40%, biayanya berkurang dari Rp500 miliar jadi Rp300 miliar setahun,” ujarnya, Selasa (31/5/2016).

Haru mengatakan perseroan mengeluarkan biaya investasi sebesar US$250 juta atau setara dengan Rp3,375 triliun untuk peluncuran satelit ini. Dibandingkan dengan sewa, biaya investasi tersebut masih lebih kecil.

Pasalnya, masa pakai satelit dapat mencapai 17 tahun. Hingga 17 tahun mendatang, bila masih melakukan sewa transponder, BRI setidaknya harus mengeluarkan biaya hingga US$4,25 miliar.

Direktur Utama BRI Asmawi Syam mengatakan kebutuhan transponder tiap tahunnya selalu meningkat. Sementara suplai transponder tidak bertambah. “Jadi harganya pun [sewa transponder] berpotensi terus naik,” katanya.

BRISat dijadwalkan akan meluncur ke orbit menggunakan roket Ariane 5 milik perusahaan Arianespace pada 8 Juni 2016 pukul 20.30 UTC di Kourou, French Guiana, Amerika atau bertepatan dengan 9 Juni 2016 pukul 03.30 WIB.

BRISat diperkirakan akan mulai beroperasi pada 15 Agustus 2016.

Asmawi mengatakan berbagai pihak terkait memastikan bahwa persiapan telah dilakukan matang beserta seluruh operasional pendukungnya. Satelit control facility yang bersifat primary dan back up pun sudah dapat beroperasi dengan baik.

Tim BRISat yang berjumlah 53 orang pun sudah ditempatkan di posisinya masing-masing untuk mengelola 45 transponder. Adapun dari 45 transponder tersebut, 4 transponder diserahkan ke pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ihda Fadila
Editor : Fatkhul Maskur

Topik

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper