Bisnis.com, BUKITTINGGI -- Perbankan menjamin bantuan permodalan bagi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar mampu mengembangkan bisnisnya dengan baik.
Direktur Utama Bank Nagari alias PT BPD Sumatra Barat Dedy Ihsan mengatakan pengelola BUMDes jangan khawatir terhadap permodalan untuk pengembangan usaha. Sebab, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sudah menggandeng BUMN dan BUMD bidang perbankan untuk memodali usaha BUMDes.
“Tidak hanya modal, bahkan kami di Bank Nagari membantu bagaimana pengelolaan keuangan yang baik. Sudah 36 nagari [desa] yang menjadi pilot project kami di Sumbar,” katanya, Sabtu (13/5/2017).
Dedy menuturkan, pemerintah tengah mengembangkan BUMDes melalui holding PT Mitra BUMDes Nusantara yang baru dibentuk bulan lalu, dengan Perum Bulog sebagai yang ditunjuk sebagai pelaksana.
Menurutnya, keterlibatan Bulog sebagai pelaksana dan rencana pemerintah untuk pengembangan lebih jauh, menjadi daya tarik bagi perbankan untuk ambil bagian memodal BUMDes.
“Jadi tidak ada masalah untuk permodalan. Bank Nagari sangat siap membantu BUMDes yang ada di Sumbar,” ujarnya.
Tidak hanya BPD Sumbar, bank plat merah yang beroperasi di daerah itu yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., juga menyatakan kesiapan memodali BUMDes.
“Kami di BRI sudah ambil bagian membina sejumlah BUMDes atau BUMNag di Sumbar, jadi tidak ada masalah soal permodalan,” kata Sutadi, Pemimpin Wilayah BRI Sumbar.
Selama ini, BUMDes masih terkendala keterbatasan modal untuk pengembangan, distribusi komoditas produksi, kualitas produk, dan pemasaran.
Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo meminta BUMN dan BUMD ambil bagian dalam pengembangan badan usaha di desa.
Apalagi, saat ini sudah dibentuk PT Mitra BUMDes Nusantara yang akan menjadi holding BUMDes di seluruh Tanah Air. Perseroan tersebut dibentuk dari modal pemerintah melalui sharing saham sejumlah BUMN.
Kemudian, dibentuk PT Mitra BUMDes Nusantara di tingkat kabupaten, dengan komposisi saham sebesar 51% saham pemerintah pusat melalui BUMN (PT Mitra BUMDes Nusantara) dan saham daerah sebesar 49%.
Selanjutnya, baru anak usaha PT Mitra BUMDes Nusantara tingkat kabupaten yang mengelola BUMDes di setiap desa atau nagari.
