The Missing Middle Masih Jadi Tantangan BPJS Kesehatan

The Missing Middle atau belum maksimalnya partisipasi masyarakat di sektor informal yang sehat, produktif, dan mampu dinilai masih menjadi salah satu tantangan dari penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS).
Oktaviano DB Hana | 21 Juni 2017 11:55 WIB
Calon peserta BPJS Kesehatan antre menunggu penyelesaian adminitrasi di kantor BPJS Lhokseumawe, Aceh, Senin (15/5). - Antara/Rahmad

Bisnis.com, JAKARTA – The Missing Middle atau belum maksimalnya partisipasi masyarakat di sektor informal yang sehat, produktif, dan mampu dinilai masih menjadi salah satu tantangan dari penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN –KIS).

Dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (21/6/2017), hal itu diungkapkan Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi saat menjadi pembicara di forum diskusi ‘International Symposium Celebrating 40th Anniversary of National Health Insurance: Achievements and Challenges’  di Seoul, Korea Selata.

Bayu menjelaskan BPJS Kesehatan mendapatkan kesempatan uneuk memaparkan implementasi dan tantangan pengelolaan JKN – KIS setelah mampu memproteksi 178,2 juta jiwa atau hampir 70% dari total penduduk Indonesia hanya dalam waktu 3 tahun.

Menurutnya, bila dibandingkan dengan negara lain, pertumbuhan peserta program JKN-KIS memang terbilang sangat pesat. Pasalnya, Jerman membutuhkan waktu lebih dari 120 tahun untuk meningkatkan kepesertaan hingga mencapai 85% dari populasi penduduk) dan Belgia membutuhkan 118 tahun untuk mencapai 100%.

“Austria memerlukan waktu hingga 79 tahun  untuk capai 99% populasi penduduk dan Jepang menghabiskan waktu 36 tahun untuk kepesertaan 100% dari populasi penduduk,” kata Bayu saat menjadi pembicara pada seminar yang diselenggarakan oleh National Health Insurance Service (NHIS) itu, Senin (19/6/2017)

Meski demikian, jelas Bayu, menjadi pengelola jaminan kesehatan terbesar di dunia melalui pendekatan single payer institution tidak berarti tanpa tantangan. Sejumlah tantangan yang dihadapi saat ini antara lain adalah adanya adverse selection dari sebagian peserta dalam memanfaatkan program JKN-KIS dan adanya 'The Missing Middle'.

Pemerintah dinilai telah banyak berkontribusi menjaga keberlangsungan program JKN-KIS, salah satunya dengan membiayai pegawai dan masyarakat yang tidak mampu. Namun keberlanjutan program ini tak lepas dari peran masyarakat dari sektor informal yang sehat, produktif, dan mampu.

“Sayangnya, partisipasi masyarakat dari kalangan tersebut belum maksimal. Inilah yang disebut sebagai 'The Missing Middle'," kata Bayu.

Untuk mengatasi itu, sambung dia, diperlukan peningkatan jumlah peserta yang mampu. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan berkomitmen membuka akses pendaftaran seluas-luasnya bagi masyarakat yang akan mendaftar menjadi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bpjs kesehatan, jkn

Editor : Anggi Oktarinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top