UANG ELEKTRONIK: Perbankan Akui Sulit Turunkan Harga Jual Kartu Perdana

Dua bank pemain uang elektronik terbesar, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Central Asia Tbk. mengaku cukup sulit untuk menurunkan harga jual uang elektronik saat ini. Walaupun, Bank Indonesia akan mengizinkan pengenaan tarif isi ulang atau top up uang elektronik.
Surya Rianto | 23 Juni 2017 14:00 WIB
Ilustrasi - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Dua bank pemain uang elektronik terbesar, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Central Asia Tbk. mengaku cukup sulit untuk menurunkan harga jual uang elektronik saat ini. Walaupun, Bank Indonesia akan mengizinkan pengenaan tarif isi ulang atau top up uang elektronik.

Senior Vice President Digital Banking Bank Mandiri Rahmat Broto Triaji mengatakan, untuk dorongan Bank Indonesia (BI) agar harga jual kartu perdana uang elektronik bisa disesuaikan agar lebih terjangkau tampaknya cukup sulit. Pasalnya, bagi perseroan, dalam menjual kartu perdana uang elektronik pun tidak mendapatkan keuntungan.

“Harga kartu perdana agak sulit diturunkan karena harga pokok pembelian kartu dari vendor saja sudah senilai Rp23.000 per keping. Istilahnya, sekarang saja kami jual kartu perdana sudah rugi sehingga agak sulit untuk diturunkan,” ujarnya kepada Bisnis pekan ini.

Dari pantauan Bisnis di beberapa toko online, harga kartu perdana e-Money, merek uang elektronik pra bayar Bank Mandiri, cukup beragam. Dengan desain gambar kartu yang tersedia, ditawarkan senilai Rp50.000 per kartu dengan isi saldo Rp20.000.

Selain itu, ada desain edisi khusus yang seharga Rp60.000 per kartu tanpa ada penjelasan isi saldo. Ada juga, edisi kerja sama dengan Indomaret yang seharga Rp160.000 per kartu dengan isi saldo Rp100.000.

Senada dengan Rahmat, Direktur Bank Central Asia (BCA) Santoso Liem mengatakan, untuk penyesuaian harga jual Flazz akan cukup sult disesuaikan karena kartu uang elektronik perseroan itu menggunakan teknologi chip yang harga pokok dari vendor menggunakan dolar AS. Dengan begitu, harga jual kartu Flazz pun harus disesuikan dengan kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Pada dasarnya, kami pun tidak mencari keuntungan dari penjualan kartu uang elektronik tersebut. Ke depannya, kami pun terus berupaya mencari teknologi yang lebih murah, tetapi aman dan nyaman agar masyarakat bisa semakin mudah bertransaksi non tunai,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur BCA Suwignyo menjelaskan, harga kartu Flazz itu berkisar antara US$2 sampai US$3 per keping. “Untuk peluang penyesuaian harga jual ke masyarakat akan disesuaikan juga nanti dengan kondisinya. Soalnya, kartu Flazz kami itu kan menggunakan teknologi yang canggih,” ujarnya.

Dalam pantauan Bisnis di beberapa toko online, rata-rata harga Flazz BCA tanpa saldo itu senilai Rp50.000 per kartu. Adapun, beberapa sudah dibundling dengan isi saldo sehingga harganya beragam dari Rp100.000 per kartu ada juga Rp150.000 per kartu dengan isi saldo dari Rp50.000 sampai Rp100.000.

Dorong Penetrasi

Adapun, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Eny V. Panggabean mengatakan, dengan penggenaan tarif isi ulang uang elektronik kepada nasabah, bank diharapkan juga menyesuaikan harga pembelian kartu agar lebih terjangkau kepada masyarakat.

Pada awalnya, BI tidak mengizinkan adanya pengenaan tarif isi ulang uang elektronik dengan harapan bisa mendongkrak minat masyarakat dalam bertransaksi non-tunai.

“Nah, tapi dari sisi perkembangannya kok stagnan. Jadi, kami izinkan bank mengenakan tarif isi ulang uang elektronik, tetapi harga pembelian kartu perdananya disesuaikan sehingga masyarakat secara sukarela tertarik untuk membeli dan akhirnya nanti bertransaksi non-tunai,” ujarnya.

Dia menyebutkan, apalagi nanti Oktober 2017 dalam pembayaran tol ditargetkan menggunakan non-tunai. Untuk itu butuh kerja sama dan bantuan dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) atau Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyediakan infrastruktur mendukung masyarkat bertransaksi non-tunai pada pembayaran tol.

Lalu, untuk pengenaan tarif isi ulang uang elektronik, Eny menuturkan, pihaknya akan menghitung tarif isi ulang dengan skema persentase dari nilai isi ulang. Dengan skema itu diharapkan tidak memberatkan masyarakat.

“Nanti persentasenya kecil sekali kok tidak akan memberatkan, untuk detailnya tunggu kepastian dewan gubernur BI dulu. Intinya kan pengenaan tarif isi ulang itu agar bank semangat membangun titik-titik isi ulang yang nantinya memudahkan masyarakat,” tuturnya.

Dari data Bank Indonesia (BI), sampai akhir kuartal I/2017, pertumbuhan jumlah uang elektronik yang beredar naik 51,35% menjadi 56 juta keping dibandingkan dengan periode sama pada tahun lalu.

Untuk volume transaksi juga naik sebesar 29,49% menjadi 180 juta transaksi, sedangkan nominal transaksi naik sebesar 59,08% menjadi Rp2,22 triliun.

Tag : uang elektronik
Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top