Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BUMDes Diklaim Bisa Hasilkan Net Profit Hingga Rp75 T

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo memerkirakan jika seluruh badan usaha milik desa (BUMDes) dikonsolidasikan dengan baik bakal menghasilkan net profit hingga Rp75 triliun per tahun.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Eko Putro Sandjojo menyampaikan paparannya saat rapat kerja dengan Komisi V di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6)./Antara-M Agung Rajasa
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Eko Putro Sandjojo menyampaikan paparannya saat rapat kerja dengan Komisi V di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6)./Antara-M Agung Rajasa

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo memerkirakan jika seluruh badan usaha milik desa (BUMDes) dikonsolidasikan dengan baik bakal menghasilkan net profit hingga Rp75 triliun per tahun.

BUMDes, menurutnya, harus memiliki model bisnis yang tepat sesuai dengan potensi desa masing-masing. "Sudah ada dalam beberapa bulan ini BUMDes bisa menghasilkan Rp100 juta lebih per bulan. Nah, setahun kan Rp1,2 miliar. Kalau Rp1 miliar saja setiap BUMDes per tahun, 75.000 BUMDes saja kalau dikonsolidasikan itu akan menghasilkan net profit Rp75 triliun. Ini belum ada BUMN yang punya net profit Rp75 triliun. Indonesia negara besar, harus dikonsolidasi," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (24/8/2017).

Eko menambahkan, terdapat BUMDes yang saat ini telah dibantu beberapa perusahaan BUMN. Adapun BUMDes ini nantinya didorong untuk menjadi penyalur hibah dan barang bersubsidi seperti gas, sembako, dan pupuk. Menurutnya, jika hal tersebut berjalan, keuntungan Rp100 juta per bulan bagi BUMDes bukan lagi menjadi hal sulit.

Dia melanjutkan kesuksesan BUMDes juga bergantung pada bisnis model yang diterapkan. Desa Ponggok misalnya, dengan merubah bisnis model BUMDes-nya, berhasil meningkatkan penghasilan dari Rp10 juta per tahun menjadi Rp6,3 miliar per tahun.

"Tahun lalu (penghasilan) Rp10,3 miliar. Padahal dana desa tahun lalu Rp600 jutaan saja. Jadi desanya sudah mandiri," paparnya.

Di sisi lain, Eko mengatakan perlu adanya kerja sama semua pihak dalam mengawal program pemerintah seperti halnya dana desa. Menurutnya, persoalan penyelewengan dana desa bukan terletak pada program, melainkan persoalan mental korup yang harus diperangi.

"Jika ada kegaduhan adalah menunjukkan bahwa kita serius. Kita tidak main-main mengatasi adanya penyelewengan dana desa," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Thomas Mola
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper