Bisnis.com, MEDAN — PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara (Bank Sumut) menargetkan pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Sumut Syariah dapat terealisasi pada Januari 2019, setelah mendapat suntikan modal tambahan dari pemegang saham.
Bank milik pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota di Sumatra Utara ini masih membutuhkan suntikan dana segar sebesar Rp230 miliar untuk mewujudkan spin off.
Direktur Utama Bank Sumut Edie Rizliyanto mengatakan aspek permodalan menjadi tantangan utama spin off unit usaha syariah. Pasalnya, masih ada kekurangan modal yang harus dilengkapi mengingat syarat modal minimal untuk pembentukan Bank Sumut Syariah adalah sebesar Rp500 miliar.
“Tantangan utama adalah permodalan, kalau dari sumber daya manusia kami sudah siapkan,” ujar Edie, di sela-sela kegiatan Jalan Santai dan Penarikan Undian Martabe Tahap I dalam rangka HUT ke-56 Bank Sumut, Minggu (5/11/2017).
Menurut Edie, keputusan mengenai sumber dana untuk menutupi kekurangan modal pembentukan Bank Sumut Syariah tersebut bergantung pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2018 pada semester I tahun depan.
Selain suntikan modal dari para pemegang saham, kata Edie, ada alternatif pendanaan yang dapat dilakukan untuk mendukung rencana spin off tersebut, misalnya mengundang investor lain, melakukan initial public offering (IPO), atau menerbitkan obligasi.
“Namun kami kembalikan kepada para pemegang saham untuk mengambil alternatif yang mana. Tergantung RUPST yang menetapkan memutuskan dari mana sumbernya,” ujar Edie.
Lebih lanjut, Edie menjelaskan pihaknya sudah menemui masing-masing kepala daerah di Sumatra Utara dan secara lisan sudah ada komitmen dari para pemegang saham untuk menambah modal guna mendukung ekspansi dan rencana bisnis Bank Sumut.
“Sudah ada komitmen dari pemegang saham, tapi jumlahnya belum tahu karena akan diputuskan di RUPST,” ujarnya.
Dalam upaya memperkuat permodalan guna mendukung ekspansi usaha, Bank Sumut telah mengajukan permintaan penambahan modal sebesar Rp500 miliar kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dan saat ini menunggu keputusan rapat paripurna DPRD.
“Kami lengkapi juga dengan kajian akademis. Penggunaan Rp500 miliar itu dalam lima tahun, berapa besaran penambahan modal setiap tahunnya tergantung dari pemerintah provinsi. Sebenarnya Rp 500 miliar itu kecil untuk lima tahun, karena kebutuhan untuk spin off saja Rp230 miliar,” papar Edie.
