Bisnis.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian BUMN memaparkan alasan pembentukan holding jasa keuangan yang terdiri atas 4 bank dan 3 lembanga keuangan nonbank.
Holding Jasa Keuangan dikepalai oleh PT Danareksa (Persero) sebagai induk, yang akan membawahkan 4 bank BUMN yakni BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN. Selain itu, ada pula lembaga keuangan nonbank yakni PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Posisi Bahana akan dijadikan sebagai aset manajemen unit.
Deputi Bidang Jasa Usaha Keuangan, Survei, dan konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan salah satu alasan pembentukan holding jasa keuangan adalah kebutuhan modal yang mendesak. Menurut Gatot, BTN dan Pegadaian yang membutuhkan tambahan modal untuk bisa ekspansi pada fokus bisnis seperti perumahan dan segmen menengah ke bawah.
Tingkat kebutuhan rumah atau backlog perumahan sekitar 13 juta unit, tetapi sejauh ini BTN baru bisa menyalurkan 686.000 unit per tahun. Padahal, kalau mau memenuhi kebutuhan sebanyak 13 juta, minimal bisa menyalurkan 2 juta sampai 3 juta unit per tahun.
“Dengan indikator 2 juta sampai 3 juta unit itu pun baru lima tahun selesai. Belum lagi nanti ada pertamabahan backlog perumahan dari bonus demografi, bisa bertambah banyak lagi kebutuhan,” ujarnya pada Senin (20/11/2017).
Dia menuturkan, begitu juga dengan Pegadaian yang butuh ekspansi ke segmen bawah. “Kan itu demi kesejahteraan rakyat juga,” ujarnya.
Dengan itu, kementerian BUMN ingin tingkat modal BTN dan Pegadaian bisa lebih besar lagi demi lebih ekspansif menyasar segmennya. Dengan Danareksa menjadi holding, peluang untuk tambah modal kepada anak usaha di bawah holding pun bisa lebih cepat.
Saat ini, holding perbankan masih dalam bahasan tingkat petinggi antara menteri keuangan, menteri BUMN, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Gubernur Bank Indonesia (BI). Holding perbankan masih ditargetkan bisa rampung pada kuartal I/2018.
Gatot menyebutkan, setelah holding jasa keuangan disetujui, masing-masing BUMN di bawahnya, seperti perbankan akan melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) terlebih dulu. Nantinya, ada pengalihan saham seri A.
“Jadi, dari setiap anak usaha holding, pemerintah memiliki satu saham dwi warna atau golden share. Untuk itu, walaupun posisinya anak usaha holding, mereka juga tetap setara dengan BUMN,” sebutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
