JAKARTA — Pemerintah perlu menimbang sosok calon Gubernur Bank Indonesia seiring dengan masa jabatan Agus Martowardojo sebagai gubernur Bank Indonesia yang akan berakhir pada Mei 2018.
Kabar yang beredar menyebut empat nama kandidat gubernur BI sudah diusulkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Nantinya, Presiden Jokowi akan mengajukan nama calon gubernur BI pilihannya ke DPR. Di DPR, nama yang diusulkan akan menjalani uji kelayakan dan kepantasan atau fit and proper test di Komisi XI DPR.
Mumpung sampai saat ini belum ada usulan tentang calon Gubernur BI dari pemerintah, Komisi XI DPR sangat berharap nama yang akan diusulkan nanti benar-benar punya pengalaman bekerja bersama dengan Presiden Jokowi.
“Sehingga mengerti vibrasi getaran hati Bapak Presiden Jokowi mengenai arah kebijakan ekonomi moneter ke depan seperti apa,” ujar Misbakhun melalui pesan singkat, Minggu (12/2).
Dia juga menambahkan, kandidat calon Gubernur BI juga sudah semestinya loyal kepada Presiden Jokowi selaku kepala negara. Dengan demikian, sambung Misbakhun, kebijakan moneter bank sentral bisa sinkron dengan kebijakan fiskal pemerintah.
Selain itu, gubernur BI mendatang sebaiknya figur yang bersih dari pengaruh kekuasaan sebelumnya. Dengan demikian, gubernur BI yang baru nanti tidak punya rekam jejak dengan kekuasaan masa lalu.
“Jangan sampai punya agenda tersembunyi kebijakan di bidang moneter yang akan menggerogoti kebijakan ekonomi nasional yang digariskan oleh presiden dengan bersembunyi di balik alasan independensi BI dalam merumuskan kebijakan moneter,” imbuhnya.
Namun yang tidak kalah penting, figur Gubernur Bank Indonesia juga tidak boleh satu klik dengan Menteri Keuangan yang sedang menjabat. Hal itu demi meminimalkan risiko dan menghindari kongkalikong dalam pengambilan kebijakan ekonomi strategis dan penting pada masa-masa krisis.
“Dengan demikian pengalaman seperti kasus bailout Bank Century tidak terulang pada masa depan,” ujarnya.
Misbakhun merasa perlu menyampaikan sejumlah warning itu karena Indonesia memiliki pengalaman tentang kebijakan rasio kredit terhadap nilai agunan atau loan to value (LTV) untuk menghindari bubble economy yang justru menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengalaman selama ini menunjukkan BI sering terlalu lama menurunkan suku bunga acuan atau BI rate.
“Sehingga program single digit rate di sektor perbankan terlambat diterapkan padahal pemerintah telah berkali-kali meminta Bank Indonesia menurunkan BI rate,” katanya.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu menambahkan, pengalaman tersebut yang menjadi dasar baginya untuk mendorong Presiden Jokowi bertindak tepat dalam memilih calon gubernur BI.
“Figur Gubernur Bank Indonesia haruslah sosok yang punya pengalaman bekerja bersama Presiden Jokowi di bidang ekonomi dan tidak pernah diragukan loyalitas kepada kepala negara. Posisi sebagai kepala negara membuat presiden bertanggung jawab atas semua penyelenggaraan negara,” pungkasnya.
.jpeg?w=300&h=221)
