DPR Dorong Bank BUMN Sinergi Tangani Skimming

Anggota Komisi XI mendorong agar perbankan, khususnya bank pelat merah, bersinergi untuk menangani kejahatan perbankan seperti skimming.
Ropesta Sitorus | 19 April 2018 16:36 WIB
Petugas melakukan pemeriksaan rutin pada mesin ATM Bank Mandiri di Jakarta. - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XI DPR RI mendorong agar perbankan, khususnya bank pelat merah, bersinergi untuk menangani kejahatan perbankan seperti skimming.

Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi XI dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang digelar di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Anggota DPR dari Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menyebutkan, anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat bekerja sama untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi kejahatan yang menggunakan teknologi.

“Bank mestinya kerja sama, seperti halnya kerja sama untuk ATM Bersama, kenapa tidak kerja sama untuk peningkatan kemampaun teknologgi agar resiten terhadap hal seperti ini,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, politisi PDIP Andreas Eddy Susetyo menyatakan antisipasi kejahatan perbankan dari sisi teknologi akan memerlukan dana investasi yang mahal.

Namun, hal tersebut merupakan suatu kebutuhan mutlak yang tidak dapat diabaikan oleh perbankan demi mengamankan data dan transaksi nasabah.

Itu sebabnya, pihaknya mendorong agar bank-bank Himbara membentuk pengamanan data secara bersama-sama. Bahkan, menurut Andreas, hal tersebut harus diselesaikan lebih dulu sebelum pemerintah mengesahkan pembentukan holding perbankan.

Andreas juga mendorong agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asosiasi perbankan untuk menjadikan pencurian data sebagai fokus perhatian.

“Karena ada banyak sekali titik kelehamahan yang dapat diserang. Untuk keamanan sistem perbankan memang mahal, karena itu sebaiknya perbankan BUMN kerja sama untuk membentuk pengamanan data dari bank-bank ini, sebelum kita melangkah ke holding perbankan,” tutur Andreas.

Rapat Dengar Pendapat antara Komisi XI dengan BRI masih bergulir. BRI dipanggil oleh DPR untuk memberikan laporan terkait tiga isu utama, yakni tentang kinerja 2017 dan rencana perseroan pada 2018, serta terkait pinjaman dari China Development Bank (CDB) dan juga penanganan kejahatan skimming.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
dpr

Editor : Farodlilah Muqoddam

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top