DPR Sunat Usulan Penyertaan Modal PLN, HK Justru Ditambah

Rapat internal Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk mengubah komposisi pemberian penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019.
M. Nurhadi Pratomo | 18 September 2018 01:36 WIB
Petugas PLN - Bisnis.com/Denis

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat internal Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk mengubah komposisi pemberian penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019.

Rapat kerja Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (17/9/2018), menyetujui usulan pemerintah terkait penyertaan modal negara (PMN) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2019 senilai Rp17 triliun. Akan tetapi, rapat internal Komisi VI memutuskan rincian distribusi dana segar tersebut.

Secara detail, Komisi VI memutuskan PMN untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang awal diusulkan oleh pemerintah Rp10 triliun dikurangi menjadi Rp6,5 triliun. Sebaliknya, anggaran PMN untuk PT Hutama Karya (Persero) dinaikkan dari Rp7 triliun menjadi Rp10,5 triliun.

Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal menjelaskan bahwa mayoritas anggota Komisi VI telah memutuskan untuk memfokuskan alokasi PMN dalam APBN 2019 untuk Hutama Karya (HK). Hal itu sejalan dengan upaya percepatan pembangunan ruas tol Trans-Sumatra.

“Pemerintah mengajukan PMN untuk tahun anggaran 2019 Rp17 triliun dengan rincian Perusahaan Listrik Negara [PLN] Rp10 triliun dan HK Rp7 triliun. Setelah kami lihat peruntukannya, mayoritas minta difokuskan kepada HK,” ujarnya di Jakarta, Senin (17/9/2018).

Hekal mengungkapkan usulan PMN yang diajukan pemerintah untuk PLN ditujukan untuk pembelian mesin diesel dalam program elektrifikasi desa. Menurutnya, langkah tersebut kurang tepat karena akan membebani korporasi setrum milik negara tersebut.

Pengoperasian diesel, sambungnya, perlu merogoh kocek yang terbilang mahal. Padahal, program listrik desa merupakan tugas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang sejak 2015 dialihkan kepada PLN.

“Jadi kalau digelontorkan Rp10 triliun, berapa lagi yang dianggarkan untuk PLN untuk pengoperasian diesel di desa,” jelasnya.

Pihaknya menyatakan program elektrifikasi harus tetap berjalan. Akan tetapi, PLN diharapkan lebih mengoptimalkan sumber energi terbarukan.

Di sisi lain, Hekal menyebut proyek yang dikerjakan HK memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) 100%. Sebaliknya, proyek yang dikerjakan PLN memiliki kandungan lokal sebesar 70% dan 30% memiliki kebutuhan belanja dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

“Dengan kondisi saat ini [gejolak nilai tukar Rupiah] kurang tepat,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, yang mewakili Menteri BUMN Rini M. Soemarno mengatakan perubahan alokasi tersebut tidak dapat dilakukan secara singkat. Menurutnya, kedua perseroan perlu melakukan penyesuaian rencana bisnis.

“Kementerian BUMN akan memanggil kedua BUMN untuk menyesuaikan program kemudian nanti di bawa ke Komisi VI,” paparnya.

Menurut catatan Bisnis, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengatakan proyek PLN yang menjadi urgensi saat ini yakni jaringan distribusi dan transmisi. Perseroan akan tetap mengupayakan proyek-proyek yang sudah berjalan atau financial closing khususnya di daerah dengan tingkat elektrifikasi rendah.

“PLN akan upayakan untuk tetap jalan dengan alternatif pendanaan,” ujarnya.

Edwin menyebut perseroan setrum milik negara itu dapat menempuh penggalangan dana baik melalui pasar modal maupun pinjaman. Saat ini, beberapa alternatif tengah dalam pembahasan.

Dalam nota keuangan beserta rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RABPN) 2019 yang dilansir melalui situs resmi Kementerian Keuangan, pemerintah menganggarkan PMN kepada HK senilai Rp7 triliun dan PLN senilai Rp10 triliun. Dengan dana yang dikucurkan, diharapkan dua BUMN tersebut dapat mencapai hasil yang ditargetkan.

Untuk HK, pemerintah berharap gelontoran dana segar dapat membantu penyelesaian ruas-ruas Trans-Sumatra yakni Pekanbaru—Dumai, Terbanggi Besar— Pematang Panggang, Pematang Panggang — Kayu Agung, dan Padang—Pekanbaru.  

Sementara itu, PLN diharapkan mampu menghasilkan output yakni menyelesaikan pembangunan proyek ketenagalistrikan seperti program listrik pedesaan, transmisi, dan gardu induk dengan target rasio elektrifikasi mencapai 97% pada 2019.

Tag : PLN
Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top