AJB Bumiputera & AAJI Enggan Berkomentar Soal Pembayaran Fee ke Mantan Dirut

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 enggan berkomentar mengenai permasalahan pembayaran fee kepada Soeseno HS, mantan Direktur Utama Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, senilai Rp19 miliar.
Leo Dwi Jatmiko
Leo Dwi Jatmiko - Bisnis.com 11 Januari 2019  |  08:09 WIB
AJB Bumiputera & AAJI Enggan Berkomentar Soal Pembayaran Fee ke Mantan Dirut
Karyawan melayani nasabah di kantor cabang PT Asuransi Jiwa Bumiputera, di Jakarta, Selasa (7/11/2017). - JIBI/Endang Muchtar

Bisnis.com, JAKARTA –  Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 enggan berkomentar mengenai permasalahan pembayaran fee kepada Soeseno HS, mantan Direktur Utama Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, senilai Rp19 miliar.

Direktur Korporasi AJB Bumiputera 1912 Yusuf Budi Baik menerangkan permasalahan perseroan dengan Soeseno merupakan permasalahan pembayaran fee, bukan klaim. Dia enggan berkomentar banyak mengenai masalah tersebut dan meminta sejumlah pertanyaan ditujukan kepada kuasa hukum perseroan.

“Komunikasi satu pintu ya, langsung ke kuasa hukum yang telah kami tunjuk saja,” kata Budi kepada Bisnis, Kamis (10/1/2019).

Senada, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menyatakan hal serupa dan enggan berkomentar atas permasalahan tersebut.

No comment ya, karena kami tidak tahu duduk permasalahannya,” ujarnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Soeseno, Dicky Siahaan, menyatakan kewajiban tersebut merupakan komisi dari asuransi kumpulan Perum Perumnas yang harus dibayarkan kepada kliennya.
 
“Klien kami dulu membawa nasabah besar, Perumnas. Preminya kurang lebih Rp400 miliar, itu ada fee kan. Awalnya, sekitar Rp56 miliar dan sisanya ini yang Rp19 miliar,” sebutnya.
 
Dicky melanjutkan kliennya meminta agar AJB Bumiputera 1912 segera menyelesaikan pembayaran kewajiban tersebut karena telah  diperintahkan oleh pengadilan, sehingga telah berkekuatan hukum tetap.
 
Sejak perkara tersebut bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) pada 2016, dilanjutkan dengan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta pada 2017, serta kasasi Mahkamah Agung (MA) pada Maret 2018, kliennya selalu dinyatakan memiliki hak untuk mendapatkan klaim tersebut.
 
Pihaknya juga telah mengajukan permohonan sita aset tanah dan bangunan di Jalan Walter Monginsidi, Jaksel serta di Jalan Bintaro Raya, Jaksel. Pada November 2018, PN Jaksel disebut telah menerbitkan surat penetapan sita ini.
 
Namun, hingga dua bulan setelah penetapan sita aset, pihak AJB Bumiputera 1912 belum menunaikan kewajiban pembayaran klaim. Bahkan, lanjutnya, muncul kesan pucuk pimpinan asuransi itu sengaja membiarkan aset yang telah disita oleh pengadilan turut dilelang.
 
“Saat ini, kami tengah mengajukan permohonan sita eksekusi atau lelang kepada PN Jaksel,” terang Dicky.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ajb bumiputera 1912

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top
Tutup