BNI Berhasil Bukukan Cash Management System Senilai Rp2,86 Triliun pada 2018

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. membukukan pertumbuhan yang signifikan pada bisnis cash management system atau layanan pengelolaan keuangan untuk nasabah korporasi. Volume transaksi pada layanan tersebut mencapai Rp2,86 triliun pada Desember 2018.
Ropesta Sitorus | 04 Februari 2019 21:25 WIB
Karyawan melayani nasabah di kantor cabang PT Bank Negara Indonesia Tbk, di Jakarta, Kamis (3/1/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. membukukan pertumbuhan yang signifikan pada bisnis cash management system atau layanan pengelolaan keuangan untuk nasabah korporasi.

Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati menyatakan volume transaksi  cash management BNI mencapai Rp2,86 triliun pada Desember 2018.

Susi, begitu dia biasa disapa, menjelaskan capaian itu tumbuh 34% secara year on year (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp 2,137 triliun

Sejalan dengan itu, jumlah transaksi cash management BNI juga tercatat tumbuh 47,7% secara tahunan yaitu dari 78,4 juta transaksi menjadi 115,8 juta transaksi pada Desember 2018.

“Jumlah nasabah cash management pun tumbuh 29,7% yaitu dari 37.134 nasabah pada Desember 2017 menjadi 48.161 Nasabah pada Desember 2018,” kata Susi lewat keterangan resmi, Senin (4/2/2019).

Tahun ini, emiten bersandi saham BBNI tersebut akan menggenjot kembali bisnis cash management system yang memberikan sumbangan pendapatan berbasis komisi alias fee based income.

BNI baru menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Pemda) dengan menerapkan Sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online.

Kerja sama itu ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) “Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi Antara Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan Aplikasi Simda Keuangan Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah” di Kantor BPKP, Jakarta, Senin (4/2/2019).

MoU diteken oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto dengan Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati dan dihadiri Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat Abia Ullu.

Susi menuturkan SP2D Online menawarkan solusi berupa cash management system yang memungkinkan integrasi data keuangan pemda dengan data bank pengelola RKUD.

Beberapa manfaat system SP2D Online tersebut antara lain integrasi data keuangan pemda dengan perbankan, data rekonsiliasi bank menjadi real time, data BKU (Buku Kas Umum) Pemda tidak perlu diinput manual, efisiensi waktu pekerjaan, dan pencairan SP2D dapat dilakukan tepat waktu.

“BNI berkomitmen akan menjadi banking partner bagi pemda yang ingin memperbaiki sistem pengelolaan keuangan lebih transparan, real time, dan mudah melakukan pemantauan dana. Kerja sama BNI dengan BPKP dalam penerapan SP2D Online ini juga dapat menjadi acuan dan langkah strategis untuk menjadikan BNI sebagai “One Stop Banking Solution” bagi pemda di seluruh Indonesia.”

BNI menawarkan Integrated Cash Management, yakni solusi terintegrasi untuk semua kebutuhan produk dan layanan perbankan.

Beberapa layanan dimaksud antara lain Solusi Pembayaran/ Belanja Daerah (BNI Direct dan Virtual Account Debit), Solusi Penerimaan (e-PBB, e-PDAM, e-PAD, e-Samsat, dan e-Retribusi), serta penyediaan uang elektronik (BNI Tapcash) bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan transaksi non tunai atau cashless society.

 “Dengan berbagai kemudahan yang disiapkan BNI melalui layanan BNI Smart City tersebut sinergi BNI, BPKP,dan pemda akan memberikan banyak manfaat bagi semua pihak dan masyarakat untuk bertransaksi dengan cara lebih cerdas, sekaligus mendukung program reformasi birokrasi yang sedang digalakkan,” ujar Susi.

Tag : bni, perbankan, bank bni
Editor : Ropesta Sitorus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top