Bisnis.com, JAKARTA - Potensi pasar pembiayaan syariah di Indonesia sangat besar, mengingat jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Hal ini merupakan modal awal untuk menarik ke pembiayaan syariah, dengan memberikan kemudahan pelayanan dan margin yang bersaing .
Menurut Misbahul Ulum, pengamat ekonomi syariah, ekonomi syariah Indonesia dari awal merupakan gerakan masyarakat dari bawah dan berkembang secara natural tanpa adanya aturan keistimewaan dari pemerintah.
“APBN kita tidak mengalokasikan khusus ditempatkan di perbankan syariah. Demikian juga pembiayaan, tidak ada insentif apapun ketika kita melakukan pembiayaan dengan sistem syariah,” ujarnya, Selasa.
Berbeda dengan Malaysia, di mana perkembangan ekonomi didasari oleh keinginan yang kuat dari pemerintah, sehingga berbagai aturan baik funding ataupun pembiayaan, ada keberpihakan pemerintah di situ, seperti penempatan dana APBN dan berbagai insentif terhadap pembiayaan syariah.
Melihat peluang yang begitu besar, Pracico Inti Utama (PIU) yang merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah -- di bawah naungan holding company Multi Inti Sarana Group (MIS Group) -- ini hadir dan giat memberikan layanan kepada para anggotanya dengan mengedepankan prinsip kerja sama, bagi hasil, dan saling menguntungkan.
PIU memiliki dua produk andalan yaitu Simpanan Berjangka Mudharabah Beriman dan Pembiayaan Syariah Murabahah Beriman. Jumlah anggotanya sekitar 300 orang dan hingga akhir 2019 ditargetkan sekitar 500 orang.
CEO PIU Djamil Hasyim mengatakan, kehadiran PIU sebagai kospin dan pembiayaan syariah mendapat respon positif dari anggota. Meskipun baru beroperasi April tahun lalu, koperasi ini memiliki produk simpanan berjangka dari para anggotanya yang sudah mencapai Rp472,6 miliar pada akhir tahun lalu. Sedangkan hingga akhir tahun ini ditargetkan sekitar Rp700 miliar.
Menurut Djamil, PIU menyalurkan pembiayaan untuk membidik segmen menengah. Besarnya pinjaman sekitar Rp750 juta - Rp2,5 miliar. PIU akan memberikan pinjaman dana kepada orang yang memiliki keperluan mendesak dengan agunan rumah yang harus dikosongkan dengan jangka waktu 9 bulan. "Apabila dalam 9 bulan tidak ada pelunasan, rumah yang dijaminkan menjadi milik PIU dan akan dijual kembali.”
PIU telah menyalurkan pembiayaan di sejumlah kota, seperti Surabaya, Malang, Semarang, Cirebon, Medan, dan Tanjung Pinang. " Pada tahun ini kami sedang mempersiapkan perwakilan di beberapa kota lagi seperti Magelang, Tasikmalaya, Pekanbaru dan Jambi. Idealnya kami berada di setiap ibu kota provinsi," ujar Djamil.
Menurut Djamil, PIU sedang mempersiapkan berbagai strategi untuk mempercepat penyaluran dana, mulai dari pelatihan tenaga marketing, melakukan diversifikasi produk, memperkecil jumlah pinjaman, dan memperbanyak jumlah perwakilan.
Misbahul Ulum yang juga Anggota Dewan Pengawas Syariah PIU berpendapat, untuk memperbesar penyaluran dana, PIU harus melakukan berbagai inovasi. Misalnya dengan memberikan pembiayaan terhadap komunitas atau kelompok, talangan umroh atau haji, dan lain-lain.
Dia menjelaskan, dalam sistem syariah, dana pihak ketiga tersebut merupakan amanah dari masyarakat untuk dikembangkan, karena pada dasarnya dana pihak ketiga yang ditempatkan di lembaga keuangan syariah itu merupakan investasi dari anggota dengan sistem bagi hasil. "PIU akan lebih inovatif dalam penyaluran dana tanpa mengurangi prudence dan risiko tetap terjaga," tegas Misbahul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
