Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menjadi satu penyedia layanan kartu kredit pemerintah (KKP). Saat ini perseroan telah berkerja sama dengan lebih dari 2.000 satuan tenaga kerja (satker).
“Kami telah menerbitkan kartu kredit pemerintah sebanyak 4.665 kartu kredit dengan jumlah satker yang telah kerja sama sebanyak lebih dari 2.000,” katanya kepada Bisnis, Sabtu (22/6/2019).
Seperti diketahui per 1 Juli 2019 kartu kredit akan menjadi satu alat pembayaran satker di pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
Sebelumnya Executive Vice President Credit Card BRI Wibawa Prasetyawan mengatakan bahwa kartu kredit akan membuat belanja pemerintah lebih akuntabel. Pasalnya seluruh transaksi akan tercatat secara resmi.
“Saat ini anggraran dalam bentuk tunai kurang efisien karena banyak persediaan yang idle [menganggur], katanya.
Sementara itu pada akhir tahun, BRI menargetkan nilai transaksi kartu kredit akan tumbuh hingga 50% menjadi Rp10 triliun hingga Rp11 triliun. Angka pertumbuhan tahun ini jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan akhir tahun lalu, yakni 25%.
Selain menggenjot nilai transaksi, perusahaan juga hendak meningkatkan pangsa pasar bisnis kartu kredit. Perusahaan mengincar jumlah kartu beredar naik 45% menjadi 2,5 juta keping kartu.
Adapun per kuartal I/2019, volume transaksi tumbuh 33% yoy. Perusahaan mencatat ada dua segmen yang menjadi kontributor utama.
Sebanyak 24% transaksi berasal dari penggunaan belanja dalam jaringan atau online, sedangkan 15% di antaranya terkait liburan. Transaksi belanja dalam jaringan mencatat kenaikan 345% yoy per Mei 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
