Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Perlukah Skema Penerima Bantuan Iuran Diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan

Segmen penerima bantuan iuran atau PBI dinilai sudah saatnya diterapkan pada program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan guna meningkatkan tingkat kepesertaan dan memberikan keadilan bagi pekerja informal yang masih tergolong prasejahtera.
Oktaviano DB Hana
Oktaviano DB Hana - Bisnis.com 27 Juni 2019  |  12:42 WIB
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto (dari kanan) berpose dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Suprayitno, usai menerima hasil kinerja evaluasi sertifikat penilaian, di Jakarta, Rabu (26/6/2019). - Bisnis/Endang Muchtar
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto (dari kanan) berpose dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Suprayitno, usai menerima hasil kinerja evaluasi sertifikat penilaian, di Jakarta, Rabu (26/6/2019). - Bisnis/Endang Muchtar

Bisnis.com, JAKARTA – Segmen penerima bantuan iuran atau PBI dinilai sudah saatnya diterapkan pada program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan guna meningkatkan tingkat kepesertaan dan memberikan keadilan bagi pekerja informal yang masih tergolong prasejahtera.

Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch, mengatakan Undang-undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional memang mengamanatkan bahwa PBI untuk pertama kali hanya ada pada program jaminan kesehatan nasional atau JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Kendati begitu, Timboel mengatakan sudah seharusnya hal yang sama diterapkan pada BPJS Ketenagakerjaan, khususnya untuk program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKm)

“Untuk menunjang kepesertaan wajib dan ini memang hak konstitusional kepada seluruh pekerja. Saat ini belum ada dan masih terus diwacanakan,” ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (26/6/2019).

Timboel mengatakan hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi legislator. Pasalnya, para pekerja informal, seperti buruh tani, nelayan, dan pedagang asongan, membutuhkan proteksi tersebut.

Para pekerja informal tersebut dinilai juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Tapi, kalau berbicara soal perlindungan, mereka tidak diakomodir. Harusnya DPR mendorong PBI untuk BPJS Ketenagakerjaan.”

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Senin (24/6/2019), Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E. Ilyas Lubis  juga telah menyampaikan hal serupa. Menurutnya, penerapan skema bantuan dana untuk PBI sudah perlu direalisasikan untuk membantu para pekerja yang tidak mampu.

“Ini perlu juga didorong agar nelayan dan petani yang tidak mampu membayar iuran bisa tetap menjadi angota BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Hingga saat ini, BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan tingkat kepesertaan mencapai 56,3% dari total pekerja di Indonesia. Capaian itu telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah dalam peta jalan yang hingga akhir 2021 dipatok 51% dari total pekerja.

Namun, dia mengatakan capaian itu juga dihadapkan pada tantangan bahwa masih banyak peserta yang keluar dari program yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, baik lantaran bentuk hubungan kerja berupa kontrak, maupun sifat pekerjaan.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bpjs ketenagakerjaan penerima bantuan iuran
Editor : Anggi Oktarinda

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper
To top