Kenaikan Iuran BPJS Dinilai Tidak Selesaikan Masalah, Pemerintah Diminta Evaluasi

Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nur Nadlifah menyoroti kebijakan pemerintah yang bakal menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya kebijakan tersebut bukan menyelesaikan masalah BPJS, tapi malah menambah beban masyarakat.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 05 November 2019  |  19:00 WIB
Kenaikan Iuran BPJS Dinilai Tidak Selesaikan Masalah, Pemerintah Diminta Evaluasi
Petugas pemeriksa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (kanan) mewawancarai pekerja tenaga kesehatan saat monitoring kepatuhan pemberi kerja di Lhokseumawe, Aceh, Selasa (14/3). - Antara/Rahmad

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nur Nadlifah menyoroti kebijakan pemerintah yang bakal menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya kebijakan tersebut bukan menyelesaikan masalah BPJS, tapi malah menambah beban masyarakat.

“Dengan kenaikan iuran bulanan BPJS bukankah menambah beban bagi peserta BPJS? Dengan iuran bulanan sebelumnya saja para paserta sangat banyak yang nunggak, apalagi dengan iuran bulanan naik 100 persen,” kata Nadlifah dalam keterangan resmi (5/11/2019).

Mengacu pada usulan Kementerian Keuangan, tarif Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan kelas 3 sebesar Rp 42.000 perbulan perorang, peserta mandiri kelas 2 sebesar Rp 110.000 perbulan tiap orangnya, dan kelas 1 membayar sebesar Rp 160.000.

Menurut Nadlifah keputusan tersebut tidak akan memberi dampak positif bagi masyarakat. Padahal, kata dia, BPJS didirikan dengan tujuan memberi jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi yang tidak mampu.

“Tujuan mulia ini akan menjadi persoalan yang pelik apabila para pihak yang berwenang di bidang kesehatan tidak berpihak kepada kepentingan kesehatan masyarakat,” tegas dia.

Atas dasar itu, Nadlifah meminta pemerintah untuk mengevaluasi rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Hal ini, kata dia, mengingat pelayanan BPJS kesehatan yang dinilai masih berantakan.

Selain itu, dia berujar perlu terobosan yang komprehensif dalam mengantisipasi masalah kependudukan di Indonesia. Terlebih, pada 2045 mendatang, Indonesia diprediksi bakal memperoleh bonus demografi.

“Perlu ada terobosan yang perlu dilakukan untuk menangani masalah-masalah kependudukan dan kesehatan di Indonesia,” kata Nadlifah.

Dia juga meminta pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat dan serius menekan angka kematian ibu melahirkan di Indonesia.

“Angka kematian ibu melahirkan yg masih tinggi. Salah satu sebabnya karena biaya persalinan yang masih tinggi dan masih ribetnya pengurusa persalianan di fase 1 sampai dirujuk ke RA,” tukas Nadlifah.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bpjs kesehatan, pkb

Editor : Akhirul Anwar
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top