Kinerja 100 Hari Jokowi: Pasar Keuangan Perlu Diperdalam

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa bankir menyampaikan apresiasi kinerja 100 hari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kendati demikian, masih terdapat pekerjaan rumah pemerintah, seperti pendalaman pasar keuangan.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja menilai sektor perbankan telah mendapatkan banyak stimulus serta mampu mencetak kinerja yang positif pada 2019.

Hal ini tercermin dari penurunan suku bunga acuan yang terus dilakukan sejak medio 2019, di samping peningkatan cadangan devisa.

"Bagus sekali dong, rapi terkendali. Proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol juga dibangun terus dan siap dengan konsep," katanya kepada Bisnis, Kamis (30/1/2019).

Di samping itu, menurut Jahja, salah satu terobosan yang dilakukan Presiden Jokowi adalah merevisi Omnibus Law, yang selama ini ditunggu-tunggu oleh pelaku usaha.

Adapun, RUU tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional dengan memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.

"Diharapkan Omnibus Law di-goal-kan dan ekonomi tetap growth di atas 5 persen," tutur Jahja.

Presiden Direktur PT Bank Mayapada International Tbk. Haryono Tjahrijadi juga menyambut positif kinerja Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.

Dia menyampaikan sebenarnya kurang relevan apabila menilai kinerja 100 hari Presiden Jokowi karena sudah pernah menjabat di periode sebelumnya.

Meski demikian, Haryono menyampaikan sektor industri perbankan masih menunjukkan kinerja yang baik, khususnya dalam 5 tahun terakhir.

"Menurut saya kurang relevan menilai 100 hari karena beliau kan sudah menjabat sebelumnya, tetapi sejauh ini industri perbankan menunjukkan kinerja yang baik," katanya.

Dia melanjutkan kinerja yang positif tersebut tidak terlepas dari dukungan regulator yang juga bekerja dengan baik, walaupun industri menghadapi ketidakpastian global dengan perang dagang.

Haryono pun menilai pendalaman pasar keuangan perlu terus dilakukan oleh regulator dan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Di samping itu, pemerintah diharapkan dapat meneruskan proses percepatan inklusi keuangan yang lebih masif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News