Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Relaksasi Kredit Leasing, OJK dalam Tahap Finalisasi Produk Hukum

Perusahaan multifinance dapat menentukan sendiri kebijakan restrukturisasi kreditnya.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 25 Maret 2020  |  22:49 WIB
Pengunjung gerai Slik menunggu panggilan petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (5/2/2020). Bisnis - Abdurachman
Pengunjung gerai Slik menunggu panggilan petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (5/2/2020). Bisnis - Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan bahwa produk hukum yang mengatur restrukturisasi kredit bagi sektor industri pembiayaan atau multifinance sedang difinalisasi. Nantiya, perusahaan multifinance dapat menentukan sendiri kebijakan restrukturisasi kreditnya.

Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot menjelaskan bahwa penyusunan produk hukum tersebut menyusul arahan Presiden Joko Widodo untuk memberikan relaksasi kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Relaksasi tersebut berlaku bagi sektor perbankan dan multifinance.

Sekar menjelaskan bahwa secara prinsipnya, kerangka restrukturisasi yang berlaku bagi kedua sektor relatif sama. Adapun, bentuk produk hukum yang mengatur teknis pelaksanaan restrukturisasi tersebut sedang difinalisasi.

"Kerangka kebijakannya restrukturisasi, teknisnya sedang finalisasi. Mekanisme penerapanya masing-masing perusahaan akan mempunyai kebijakan, ada asesmen terlebih dahulu, mereka akan melihat kemampuan mengangsur debiturnya juga berbeda-beda [dari setiap perusahaan]," ujar Sekar kepada Bisnis, Rabu (23/5/2020).

Dia menjabarkan bahwa kebijakan restrukturisasi setiap perusahaan akan bergantung kepada penilaian masing-masing perusahaan terhadap karakteristik debiturnya. Hal itu pun akan berpengaruh terhadap jangka waktu dari restrukturisasi bagi debitur.

"Mereka [perusahaan pembiayaan] harus membuat prosedur internal, menetapkan kriteria debitur yang terdampak Covid-19 [yang akan diberikan relaksasi]," ujar Sekar.

Sekar menekankan, bagi debitur yang telah mengalami cidera janji sebelumnya, dan setelah penyebaran Covid-19 perekonomiannya semakin terganggu, maka debitur bersangkutan perlu segera menghubungi perusahaan pembiayaan terkait agar diberikan kesempatan untuk restrukturisasi kredit, sesuai keputusan perusahaan.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa dirinya telah mengantongi kesepatakan dari OJK untuk memberikan relaksasi kredit kepada sektor UMKM. Debitur dengan nilai pembiayaan kurang dari Rp10 miliar untuk tujuan usaha akan diberikan penurunan bunga dan penundaan cicilan sampai satu tahun.

“Baik itu kredit yang diberikan perbankan maupun industri keuangan non bank, asalkan gunakan untuk usaha,” ujar Jokowi pada Selasa (24/3/2020).

Kebijakan relaksasi kredit tersebut diluncurkan untuk mencegah semakin dalamnya dampak perekonomian bagi UMKM akibat penyebaran virus corona.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

multifinance
Editor : Anggara Pernando
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top