Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Gubernur BI Soal Kewenangan Beli SBN di Pasar Perdana, Ini Bukan Bailout!

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo kembali menegaskan bank setral akan menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang prudent sebelum membeli surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBN) di pasar perdana.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 06 April 2020  |  16:26 WIB
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan pers melalui video streaming di Jakarta, Kamis (2/4 - 2020). Dok. Bank Indonesia
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan pers melalui video streaming di Jakarta, Kamis (2/4 - 2020). Dok. Bank Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA-Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo kembali menegaskan bank setral akan menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang prudent sebelum membeli surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBN) di pasar perdana.

“Kami tegaskan ini bukan bailout. Tidak ada bailout. Tentu saja dalam berbagai hal nanti, masalah kadidah dan tata kelola akan dikoordinasikan dengan pemerintah,” katanya dalam rapat kerja virtual dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2020).

Menurut Perry, pembelian SUN dan SBN merupakan langkah-langkah extra-ordinary guna menekan dampak penyebaran COVID-19 yang sudah mulai melebar dari sektor kesehatan ke ekonomi dan moneter.

Diakuinya, dampak pembelian di pasar primer akan menimbulkan inflasi. Meski demikian, dia mengatakan peran BI adalah sebagai last resort jika SUN dan SBSN tidak bisa diserap oleh investor, baik di pasar domestik dan global. 

“BI dan pemerintah akan berkoordinasi untuk menerapkan aturan secara detail. Kami siap susun mekanisme detail jumlahnya berapa [yang akan diserap]. Masalah kadidah dan tata kelola akan dijaga,” ungkapnya.

Seperti diketahui, ruang bagi BI untuk bisa membeli SBN dan atau SBSN di pasar perdana, diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Kewenangan dan pelaksaan kebijakan oleh BI, diatur dalam Pasal 16 hingga Pasal 19. Antara lain disebutkan, ayat 1 (c) Pasal 16 Perppu 1/2020 menyebutkan BI diberikan kewenangan membeli Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, termasuk Surat Utang Negara dan atau Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bank indonesia covid-19
Editor : Ropesta Sitorus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top