Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Petugas dengan menggunakan sarung tangan melayani nasabah di Kantor Cabang Digital Bank Mandiri Syariah Thamrin, Jakarta, Rabu (3/6/2020). Selain menerapkan protokol kesehatan ketat saat melayani nasabah secara langsung, sejumlah bank juga melakukan akselerasi teknologi dengan mengedepankan layanan digital sebagai ujung tombak operasional perbankan di era normal baru. - ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Premium

Silang Pendapat Isu Kembalinya Tugas Pengawasan Bank ke BI

08 Juli 2020 | 12:01 WIB
Isu dikembalikannya pengawasan perbankan ke Bank Indonesia mencuat. Apa pro kontra dari wacana tersebut?

Bisnis.com, JAKARTA — Sebermulanya terjadi pada awal 2020. Pecahnya skandal korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bikin Presiden Joko Widodo sempat mengirim sinyal geram pada Otoritas Jasa Keuangan.

Jokowi, usai rapat kabinet pada Jumat (17/1/2020), membuka peluang dilakukannya revisi atas Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seiring dengan munculnya berbagai masalah di industri jasa keuangan nasional.

“Ini [kasus Jiwasraya] adalah momentum mereformasi industri keuangan. Bisa saja UU OJK juga direvisi karena dibentuk sejak 2012, sebelumnya Bapepam-LK [Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan],” ucapnya, kala itu.

Sebelum kehadiran OJK, industri asuransi, pasar modal, dan jasa keuangan non bank lainnya memang berada di bawah Bapepam-LK.

Tak hanya industri asuransi yang menjadi sorotan. Belakangan, muncul pula isu bahwa Kepala Negara tengah mempertimbangkan dikembalikannya fungsi pengawasan perbankan dari OJK ke Bank Indonesia (BI).

Awalnya, fungsi pengawasan bank memang dijalankan oleh BI. Namun, sejak 2013, peran tersebut beralih ke OJK.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top