Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk mendigitalisasi layanan jasa keuangannya agar tidak ditinggalkan nasabah.
Deputi Komisioner OJK Institue dan Keuangan Digital OJK Sukarela Batunanggar menyampaikan penutupan kantor cabang terus meningkat sejak 2012. Jumlah pembukaan ATM juga semakin menurun.
Dia mengatakan saat ini banyak bank umum melakukan transaksi secara elektronik mengikuti tuntutan kebutuhan nasabah. Bahkan, sebut dia, sekitar 70-80 persen transaksi bank umum dilakukan secara elektronik.
Sebaliknya, pada BPR hanya sekitar 5-10 persen layanan transaksinya yang dilakukan secara elektronik. "Sekitar 5-10 persen BPR yang sudah ATM atau menggunakan transaksi elektronik," katanya dalam diskusi virtual, dikutip Rabu (9/9/2020).
Jika bank umum banyak melakukan penutupan kantor cabang, sebaliknya jumlah kantor cabang BPR masih tetap. Hal ini karena BPR belum mampu optimal dan efektif dalam melakukan transaksi secara digital.
Secara kinerja, perkembangan BPR meningkat dari tahun ke tahun. Namun, dalam waktu yang cukup panjang, perkembangan kinerja BPR cenderung stagnan.
| Baca Juga : Perbarindo Jelaskan Kondisi BPR di Masa Pandemi |
|---|
"Semestinya ini menjadi pertimbangan bagaimana agar tidak stagnan. Tentu saja perlu ada perubahan pada bisnis model dan proses bisnisnya," imbuhnya.
Dia menambahkan kehadiran BPR yang terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali menjadi tantangan di tengah BPR yang belum optimal dalam layanan digital.
"Di era digitalisasi, ini tidak efektif. Selain biaya besar, di sisi lain banyak nasabah yang sudah lebih teredukasi dan memiliki kebutuhan yang sudah lebih luas akan berpindah ke fintech, peer to peer, maupun payment," imbuhnya.
