Bisnis.com, JAKARTA — Susunan daftar direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dipilih Panitia Seleksi dinilai menunjukkan adanya harapan karena para kandidat memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan banyaknya pejabat deputi yang 'naik tingkat'.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa daftar nama yang disampaikan Panitia Seleksi Calon Direksi BPJS Kesehatan kepada presiden memiliki komposisi yang menarik. Salah satu yang menjadi perhatian Timboel adalah latar belakang para kandidat, selain kredibilitasnya yang telah teruji.
Menurut Timboel, banyaknya pejabat di tingkat deputi yang lolos ke tahap final menunjukkan adanya kesempatan yang terbuka bagi seluruh lapisan untuk memimpin BPJS Kesehatan. Kompetisi terbuka itu dinilai dapat menjadi modal yang kuat untuk perbaikan ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke depannya.
"Di seleksi BPJS Kesehatan ini ada beberapa deputi naik, dari wilayah, ini menjadi preseden yang baik," ujar Timboel kepada Bisnis, Senin (11/1/2021).
Dalam catatan Bisnis, terdapat lima orang pejabat setingkat deputi direksi yang lolos sebagai kandidat direksi BPJS Kesehatan. Mereka bersaing dengan eksekutif-eksekutif lainnya, termasuk dua orang direktur di tubuh badan pelaksana program JKN itu.
Kelima orang tersebut yakni Deputi Direksi Bidang Manajemen Data dan Informasi BPJS Kesehatan Andi Afdal, Deputi Direksi Bidang Treasury dan Investasi BPJS Kesehatan Arief Witjaksono Juwono Putro, serta Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Primer BPJS Kesehatan Ari Dwi Aryani.
Lalu, terdapat Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Barat dan Jambi Eddy Sulistijanto; serta Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Barat Fachrurrazi.
Adapun, pejabat setingkat direksi yang bersaing dalam seleksi calon direksi BPJS Kesehatan periode 2021–2026 adalah Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Resiko BPJS Kesehatan Mundiharmo. Satu orang lainnya berasal dari instansi sedarah, yakni Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Evi Afiatin.
Menurut Timboel, jajaran direksi terpilih harus mampu menyelesaikan masalah-masalah klasik dari penyelenggaraan JKN. Beberapa hal yang selalu menjadi sorotan yakni tingkat kepesertaan, data kepesertaan, pelayanan di fasilitas kesehatan, hingga penyempurnaan ekosistem secara holistik.
"Direksi ke depan harus bisa belajar dari persoalan tujuh tahun ke belakang. Tahun ini paling tidak persoalan bisa selesai, ke depannya bisa lebih baik lagi," ujar Timboel.
