Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi mandiri sepenuhnya merupakan hasil pembelian dan tidak menggunakan hibah dari negara lain.
Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi, menanggapi adanya informasi bahwa vaksinasi gotong royong menggunakan vaksin hibah dari negara lain. Nadia pun menyebutkan bahwa vaksin yang digunakan merupakan hasil pembelian.
"Ini dibeli, namanya kan vaksin gotong royong," ujar Nadia pada Senin (12/7/2021).
Menurutnya, vaksin yang untuk program vaksinasi gotong royong diperoleh dengan cara patungan dana perusahaan. Dia pun memastikan bahwa pembelian vaksin itu tidak akan memengaruhi stok atau pelaksanaan vaksinasi program atau vaksinasi gratis oleh pemerintah.
"Tidak akan mengganggu vaksinasi program," ujarnya.
Sebelumnya, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan bahwa vaksin yang diperoleh dari hibah sangat tidak etis jika dijual melalui program vaksinasi gotong royong. Hal tersebut disampaikannya karena vaksinasi gotong royong menggunakan vaksin Sinopharm.
Baca Juga
Timboel menyebutkan bahwa pada 1 Mei 2021 terdapat hibah 500.000 dosis vaksin Sinopharm dari pemerintah Uni Emirat Arab. Dia menyebut bahwa tidak etis jika vaksin itu dijual kepada publik.
"Jangan juga vaksin hibah malah dijual ke publik," ujar Timboel pada Senin (12/7/2021).
Meskipun begitu, BPJS Watch menilai bahwa vaksinasi merupakan bagian penting dalam menuntaskan pandemi Covid-19. Proses vaksinasi, baik yang gratis melalui program pemerintah maupun yang berbayar, merupakan kebutuhan penting untuk menciptakan kekebalan kelompok, sehingga masyarakat tetap bisa produktif secara ekonomi dan sosial.
"Semoga pemerintah meninjau ulang harga vaksinasi gotong royong dan bisa menyelesaikan kontroversinya, dan memastikan vaksinasi program dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan 5M," ujar Timboel.
