Gelar RUPSLB, BRI Tegaskan Komitmen Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Jakarta – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis (07/10) di Jakarta. Dalam RUPSLB tersebut, perseroan menetapkan  dua agenda, pertama adalah mengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Kedua, mengenai perubahan susunan pengurus perseroan.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan, penetapan ini merupakan upaya perseroan untuk terus menerapkan praktik keuangan yang berkelanjutan.

“Fokus program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN (‘Program TJSL BUMN’) berupa kegiatan yang memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum & tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini perseroan menerapkan program ini melalui pembiayaan kepada pelaku usaha mikro & kecil (‘UMK’) yang dikenal sebagai Program Pinjaman Kemitraan serta bantuan lainnya yang disalurkan dalam Program TJSL BRI Peduli,” urainya.

Perbesar

Foto: dok. Bank BRI

Sunarso menambahkan, saat ini penerapan Permen TJSL sejalan dengan aktivitas perseroan. Diantaranya yakni konsep Triple Bottom Line, yaitu Pro People, Pro Planet dan Pro Profit yang mendasari program Perseron selama ini serta strategi Environmental, Social dan Governance (ESG) dalam setiap kegiatan bisnis dan investasi. BRI juga memiliki Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dalam rangka memastikan keberlangsungan kinerja perusahaan.

Komitmen BRI dalam penerapan keuangan berkelanjutan tersebut tercermin dari kinerja perseroan. Hingga akhir Kuartal II 2021, BRI mencatat 64,5% dari total kredit atau sebesar Rp 588,6 Triliun merupakan portofolio berkelanjutan yang disalurkan kepada UMKM, kegiatan bisnis berbasis energi baru terbarukan (renewable energy), clean transportation, green building dan lain-lain. Kemudian, pada sisi liabilities, Perseroan, pada tahun 2019, telah menerbitkan Sustainability Bond. Seluruh dana sejumlah USD500 juta dari Sustainability Bond tersebut digunakan untuk kegiatan yang berwawasan sosial dan lingkungan.

Dari sisi operasional, BRI telah mengembangkan berbagai inisiatif digital dalam business process re-engineering dengan harapan mampu mendukung pelestarian lingkungan melalui pengurangan penggunaan kertas dan emisi karbon. Inisiatif digital dimaksud antara lain berbentuk BRISPOT (Digital Loan Underwriting App), BRImo (Mobile Internet Banking), BRISTARS (Digital Office), BRISMART (Digital E-Learning System), serta end-to-end digital loan apps seperti PINANG dan CERIA.

“BRI konsisten dalam menerapkan komitmen untuk memperkuat implementasi ESG (Environmental, Social, Governance)  sehingga mampu memberikan value berkelanjutan kepada seluruh stakeholders,” tambahnya.

Perbesar

Foto: dok. Bank BRI

Perubahan Pengurus Perseroan

Dalam RUPSLB tersebut juga ditetapkan perubahan pengurus baru perseroan, dimana RUPSLB mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen serta menetapkan Heri Sunaryadi sebagai Komisaris Independen.

RUPSLB tersebut juga mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi perseroan, dari semula Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN menjadi Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan dan Direktur Konsumer menjadi Direktur Bisnis Konsumer.

Selain itu, dalam RUPSLB BRI kali ini juga mengalihkan tugas nama di bawah ini sebagai pengurus perseroan:

• Rofikoh Rokhim, semula Komisaris Independen, menjadi Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen.
• Agus Noorsanto, semula Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN, menjadi Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan
• Handayani, semula Direktur Konsumer menjadi Direktur Bisnis Konsumer

Sehingga susunan baru Direksi dan Komisaris BRI sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Anggota Direksi

*Anggota Komisaris yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari OJK dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.