Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Mandat Pemerintah jadi Penolong Kinerja 4 BUMN Lembaga Pembiayaan Khusus

Empat BUMN yang berstatus sebagai lembaga pembiayaan khusus, yaitu PNM, SMF, SMI, dan LPEI sama-sama terdongkrak kinerjanya karena penugasan atau mandat dari pemerintah di era pandemi.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 14 Oktober 2021  |  07:00 WIB
Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020). ANTARA FOTO - Aprillio Akbar
Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020). ANTARA FOTO - Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan pelat merah sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang bergerak di bidang pembiayaan mayoritas memiliki kinerja semakin moncer di era new normal, terdongkrak oleh tugas-tugas baru dari pemerintah.

Setidaknya ada empat BUMN yang berstatus sebagai lembaga pembiayaan khusus, PT Permodalan Nasional Mandiri atau PNM untuk pembiayaan usaha mikro, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk pembiayaan sekunder perumahan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank untuk pembiayaan usaha berorientasi ekspor, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) di bidang pembiayaan infrastruktur.

Dari keempatnya, PNM jadi yang paling kentara karena total pertumbuhan pembiayaan di semua produknya mencapai 108,9 persen (year-on-year/yoy) dengan nilai Rp35 triliun per September 2021.

Terbagi Rp32,75 triliun untuk program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang menyasar kaum wanita pelaku usaha mikro lewat pembiayaan berkelompok, dan Rp2,24 triliun untuk program Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) yang menyasar pelaku usaha mikro yang sudah lebih berkembang atau naik kelas.

"Adapun, outstanding terkini untuk Mekaar tumbuh 82 persen [yoy] menjadi Rp23,2 triliun. Untuk ULaMM tumbuh 12 persen [yoy] ke Rp7,38 triliun," ujar Direktur Utama PNM Arief Mulyadi kepada Bisnis, Rabu (13/10/2021).

Arief menjelaskan bahwa di era pandemi, pemerintah justru memberikan amanat agar perseroan memperluas jangkauannya untuk membantu permodalan dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro yang tergolong prasejahtera.

Oleh sebab itu, tak heran apabila jumlah nasabah dan cabang PNM naik signifikan. Terkini per akhir September 2021, nasabah Mekaar tumbuh 53,9 persen (yoy) menjadi 10,48 juta, sementara nasabah ULaMM tumbuh 108 persen (yoy) ke 153.689 nasabah.

"Kami diminta memperluas peran sebagai penyedia modal finansial, modal intelektual, dan modal sosial ke lebih banyak orang. Karena memang harus diakui, banyak nasabah PNM yang selama pandemi kemarin, keluarganya justru hidup dari usaha atau warungnya, karena kerjaan suaminya terdampak pandemi, dirumahkan, atau bahkan terkena PHK," jelasnya.

Terkini, berdasarkan statistik Lembaga Keuangan Khusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2021, total aset perusahaan yang tergabung dalam Holding Ultra Mikro ini tumbuh 59 persen (yoy) ke Rp38,43 triliun.

Performa laba-rugi pun naik signifikan, di mana PNM berhasil mencatatkan laba sebelum pajak mencapai Rp627 miliar pada Agustus 2021, naik jauh dari Rp155 miliar pada Agustus 2020. Hal ini terdorong oleh pendapatan usaha yang memang tumbuh pesat dari Rp3,26 triliun ke Rp5,06 triliun.

Sedikit berbeda, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) masih terdampak dari sisi penyaluran pinjaman kepada mitranya, terutama karena dampak masih sepinya permintaan kredit pemilikan rumah (KPR).

Sekadar informasi, SMF menyalurkan pembiayaan berkitan KPR siap huni terhadap para mitra lembaga penyalur KPR, mencakup perbankan konvensional maupun syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta beberapa perusahaan pembiayaan atau multifinance.

SMF juga diberikan mandat untuk masuk ke ranah kredit konstruksi, KPR Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), kredit mikro perumahan, KPR untuk Ruko, membantu sebagian porsi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan KPR sewa-beli.

"Posisi oustanding pembiayaan saat ini Rp20,45 triliun, cenderung turun 23,81 persen [yoy] dari tahun lalu. Pasalnya, penyaluran pembiayaan SMF di masa pandemi cenderung menurun. Namun, seiring dengan pulihnya perekonomian, pembiayaan baru di pertengahan tahun 2021 mulai menunjukkan peningkatan. Harapannya tren ini berlanjut sampai akhir periode," jelas Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo kepada Bisnis.

Ke depan, SMF masih mengincar peningkatan kinerja ketimbang capaian sepanjang 2020, di mana BUMN yang termasuk sebagai salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan ini merealisasikan penyaluran pinjaman Rp6,43 triliun, kegiatan sekuritisasi Rp631 miliar, serta penerbitan surat utang Rp7,27 trililun.

Salah satu strateginya, yaitu memperbesar program pembiayaan mandat pemerintah yang berdampak sosial, seperti pinjaman renovasi rumah kumuh, pinjaman untuk homestay, KPR untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), KPR untuk pekerja informal, serta pembiayaan renovasi rumah yang juga dijadikan sebagai tempat usaha atau mendukung usaha bersama PNM.

Adapun, berdasarkan statistik Lembaga Keuangan Khusus OJK per Agustus 2021 terkait kinerja keuangan SMF, laba sebelum pajak masih bisa mencapai Rp406 miliar, naik dari capaian Agustus 2020 yang hanya di Rp349 miliar.

Selain SMF dan PNM, perusahaan pembiayaan infrastruktur pelat merah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI juga tertolong oleh mandat pemerintah terkait akses pinjaman kepada proyek atau kegiatan pemulihan ekonomi pemerintah daerah (PEN Pemda).

Per Agustus 2021, komitmen akses pinjaman PEN Pemda lewat SMI telah mencapai 43 Pemda dengan komitmen pembiayaan telah mencapai sebesar Rp24,5 triliun.

Hal ini membuat total realisasi pembiayaan PT SMI telah mencapai Rp122,6 triliun per Agustus 2021, yang tercatat telah tercatat melampaui capaian sepanjang 2020 senilai Rp106,76 triliun.

"Sumber dari pertumbuhan pembiayaan PT SMI pada 2021 berasal dari pinjaman ke proyek-proyek Pemda. Karena pinjaman terhadap proyek dari badan usaha relatif berkurang, karena memang demand for credit mereka belum ada," ujar Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad dalam wawancara khusus dengan Bisnis.

Mandat ini bertujuan mempermudah Pemda agar tetap mampu membangun proyek infrastruktur yang dibutuhkan, meskipun anggarannya banyak tersedot untuk penanganan pandemi Covid-19.

Pembiayaan SMI bisa membantu di aspek pendampingan, feasibility study, sampai fasilitas de-risking untuk proyek-proyek yang dampaknya jangka panjang, seperti infrastruktur kesehatan, proyek air minum (SPAM), bendungan, rumah susun, sampai transportasi.

Terlebih, SMI juga ditugaskan sebagai lembaga pengelola dana pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia dari investor atau filantropi global. Harapannya, pandemi tak menghalangi daerah untuk terus memperkecil gap ketertinggalan infrastruktur dasar bagi warga negara.

"Kami paham bujet persiapan proyek-proyek ini tidak murah. Seperti buat aspek kelayakan fisik, analisis manfaat kelayakan ekonomi dan sosial, lingkungan bahkan sekarang harus ada manfaat antargenerasi. Maka dari itu SMI juga akan bantu terkait technical assistance," tambahnya.

Adapun, kinerja keuangan PT SMI sampai Agustus 2021 masih sesuai dengan yang diharapkan meskipun dalam kondisi pandemi. Laba bersih mampu mencapai Rp1,2 triliun dari pendapatan usaha yang mencapai sebesar Rp3,5 triliun.

Terakhir, LPEI mendapatkan mandat dari pemerintah yang sedikit berbeda dari tugas utamanya, yaitu berkaitan program penjaminan untuk korporasi yang berniat mendapatkan kredit modal kerja, bertajuk program Penjaminan Pemerintah atau JAMINAH.

Sekadar informasi, program ini merupakan penugasan pemerintah sejak 2020. LPEI memberikan penjaminan atas kredit modal kerja korporasi yang disalurkan oleh perbankan, dimulai dari pinjaman Rp5 miliar.

Harapannya, perbankan tak lagi 'takut-takut' menyalurkan kreditnya kepada korporasi dengan alasan risiko ketidakpastian akibat pandemi, sehingga korporasi cepat pulih, sementara pertumbuhan kredit perbankan pun bisa rebound pada periode 2021.

Direktur Pelaksana I LPEI Dikdik Yustandi mengungkap bahwa dari volume penjaminan Rp2,25 triliun, outstanding tersisa mencapai Rp2 triliun per Agustus 2021.

Tiga sektor usaha yang mendominasi program penjaminan kredit modal kerja ini, antara lain sektor usaha plastik dan kertas (23,8 persen) senilai Rp512 miliar, ritel (19,4 persen) senilai Rp408,5 miliar, pertambangan (14,2 persen) Rp300 miliar, dan pakan ternak (9,5 persen) Rp200 miliar.

"Sekarang dari Satgas PEN dan teman-teman Himbara dan Perbanas, termasuk OJK, mulai gencar mensosialisasikan program ini. Harapannya, sektor riil berjalan, tenaga kerja kembali aktif, dan buat perbankan itu sendiri pun memperoleh manfaat," ungkapnya dalam diskusi virtual bersama Bisnis.

Terkini, berdasarkan statistik Lembaga Keuangan Khusus OJK per Agustus 2021 terkait kinerja keuangan LPEI, aset LPEI bertahan di Rp89,09 triliun. Sementara laba sebelum pajak masih bisa mencapai Rp301 miliar, naik dari capaian Agustus 2020 yang hanya di Rp172 miliar.

Realisasi kinerja LPEI per Agustus 2021 untuk tiga layanan finansialnya, di antaranya mencapai Rp87,72 triliun untuk pembiayaan atau turun 2,94 persen (year-to-date/ytd), Rp10,13 triliun untuk penjaminan yang tercatat naik 2,23 persen (ytd), dan Rp10,77 triliun untuk asuransi atau naik 32,85 persen (ytd).


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

BUMN pnm pt smi lpei smf
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper
To top