Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam menjalankan program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) menyalurkan pembiayaan melalui lembaga-lembaga yang sudah ada di masyarakat, salah satunya adalah koperasi.
Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan Pusat Investasi Pemerintah Muhammad Yusuf menyampaikan, dengan PIP memberikan pembiayaan melalui koperasi, maka permasalahan koperasi mengenai permodalan dapat sekaligus teratasi. PIP sendiri memberikan pembiayaan atau permodalan yang ramah bagi koperasi dengan tingkat bunga yang rendah.
"Kalau dibandingkan dengan yang lain, maksimum dari PIP itu cuma 4 persen efektif per tahun," dalam Talkshow "Peran Lembaga Pembiayaan dalam Mendorong Modernisasi Koperasi dan UMKM di Kabupaten Cianjur" pada Jumat (12/8/2022).
Tingkat bunga yang rendah tersebut, kata Yusuf, lantaran ini merupakan program pemerintah dimana dananya berasal dari APBN.
Adapun tenor atau jangka waktu koperasi diberikan selama 3 tahun. Dengan begitu, koperasi dapat menyalurkan ke anggota berulang-ulang, bergulir, dan kemudian secara bertahap diangsur ke PIP.
PIP juga memberikan masa tenggang selama 6 bulan. Begitu dana dicairkan ke koperasi, koperasi dapat mulai membayar angsuran pada bulan ketujuh, sehingga uangnya dapat berputar terlebih dahulu.
"Ini sekaligus untuk memperkuat modal koperasi," ujarnya.
Meski demikian, koperasi yang dapat menjadi penyalur ada koperasi-koperasi yang telah memenuhi sejumlah kriteria yang ditetapkan oleh PIP. Beberapa diantaranya adalah harus koperasi simpan pinjam atau koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam dan sudah berumur dua tahun agar PIP dapat melihat pertumbuhannya selama dua tahun ke belakang.
Lalu, sistem informasinya sudah bisa terhubung ke PIP. Pasalnya, laporan-laporan, penyaluran, hingga pembayaran angsuran ke koperasi dilaporkan secara elektronik PIP untuk mengurangi beban administrasi, penggunaan kertas dan sebagainya.
Di lain sisi, saat ditanya bagaimana bentuk pengawasannya, Yusuf mengungkapkan pihaknya tidak sendirian, melainkan juga dibantu oleh Kementerian Koperasi dan UKM serta dinas-dinas koperasi.
"Jadi kalau pengawasan, kita menggunakan apa yang sudah ada, tidak kita bebankan lagi," pungkasnya.
Jika omset koperasi sudah di atas Rp2,5 miliar, sesuai ketentuan Kementerian Koperasi dan UKM, harus memiliki Kantor Akuntan Publik (KAP).
Selain itu, untuk suku bunga, perkembangan bulanannya akan diminta laporannya dari koperasi secara bulanan. Untuk menguji atau terjun langsung ke lapangan, PIP juga memiliki kantor-kantor di daerah yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPBN) yang membantu melakukan sampling ke debitur.
"Karena datanya ada di kami, nanti secara semesteran, itu dipilih lalu dikunjungi, bener nggak sekian dilihat akadnya. Nah itu kita lakukan 2 kali setahun," jelas dia.
