Bisnis.com, JAKARTA – The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) memproyeksikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat pendanaan iklim atau climate finance.
ICAEW Head of Indonesia Conny Siahaan mengatakan bahwa Indonesia berpotensi tinggi untuk meningkatkan climate finance dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara. Hal ini didorong fokus pemerintah yang gencar meminta semua pihak untuk menurunkan kadar emisi karbon.
“Salah satunya yang terbaru adalah rencana pemerintah dalam menyiapkan regulasi baru terkait penggunaan mobil listrik di lingkungan pemerintah dan perencanaan penerapan pajak karbon. Ini adalah langkah awal yang signifikan menuju ekonomi hijau,” ujarnya, Rabu (28/9/2022).
Namun, Climate Action Tracker menyatakan bahwa penerapan kebijakan dan aksi nyata dalam menanggapi perubahan iklim di Asia Tenggara (Asean), termasuk Indonesia, dianggap belum memadai atau kurang ambisius.
Climate Action Tracker juga mencatat Indonesia merupakan satu dari 14 negara yang masuk kategori negara tidak memadai untuk urusan kebijakan iklim dan penerapannya. Kendati demikian, posisi Indonesia dinilai lebih baik dari Singapura, Malaysia dan Vietnam.
Chief Executive ICAEW Michael Izza menambahkan kota-kota yang memiliki pertumbuhan pesat di Asia dan Timur Tengah semakin rentan terhadap risiko fisik, seperti kekeringan, banjir dan badai tropis. Untuk itu, investasi mitigasi diperlukan untuk membangun ketahanan.
Baca Juga
“Green recovery bisa memperkuat daya saing jangka panjang untuk Asia dan Timur Tengah di pasar global yang membutuhkan green practices,” tuturnya.
Indonesia diprediksi baru meninggalkan ketergantungan terhadap batu bara dan minyak 2050. Sumber energi listrik di tahun 2050 nantinya akan sudah didominasi energi terbarukan dan hanya menyisakan sedikit dari gas alam.
Melihat fakta tersebut, climate finance dinilai belum mampu memenuhi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Investasi di infrastruktur untuk energi terbarukan, teknologi elektrifikasi dan efisiensi energi menjadi semakin diperlukan.
Selain itu, nilai bruto dari investasi infrastruktur ini, seperti yang diprediksi oleh Climate Policy Initiatives akan menelan biaya sekitar US$4,5 hingga US$5 triliun per tahunnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
