Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Umum Mega (Mega Insurance), perusahaan asuransi dalam konglomerasi CT Group yang dikendalikan crazy rich Chairul Tanjung, mencatatkan premi asuransi properti sebesar Rp150 miliar pada semester I/2024, meningkat 75% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Compliance Director Mega Insurance, Diang Edelina, menyebutkan bahwa peningkatan ini didorong oleh kerjasama dengan mitra usaha dan penetrasi yang lebih besar.
“Peningkatan premi asuransi properti didorong oleh kerjasama dengan mitra usaha serta penetrasi yang lebih besar dari mitra usaha dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Diang kepada Bisnis pada Senin (29/7/2024).
Mega Insurance menargetkan pertumbuhan premi asuransi properti hingga akhir 2024 di atas 18%, dengan fokus pada bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Hingga akhir Juni, klaim asuransi properti yang telah dibayarkan berada di bawah Rp50 miliar, turun 15% dibandingkan dengan klaim tahun 2023.
Berdasarkan laporan keuangan konvensional Mega Insurance per Juni 2024, pendapatan premi perusahaan mencapai Rp809 miliar, meningkat 19,18% secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp679 miliar pada Juni 2023. Hasil underwriting perusahaan juga mengalami peningkatan 18,18% yoy menjadi Rp94,4 miliar dari Rp79,88 miliar pada tahun sebelumnya. Selain itu, hasil investasi naik 16,63% menjadi Rp26,4 miliar dari sebelumnya Rp22,7 miliar.
Mega Insurance berhasil memperoleh laba setelah pajak sebesar Rp50,5 miliar, meningkat 23,75% yoy dari Rp40,8 miliar pada Juni 2023. Hingga akhir Juni 2024, ekuitas perusahaan tercatat mencapai Rp666 miliar, naik 12,09% yoy dari Rp594 miliar pada Juni 2023. Liabilitas perusahaan mencapai Rp1,13 triliun, meningkat 9,39% yoy dari Rp1,03 triliun pada Juni 2023. Jumlah aset yang dimiliki perseroan mencapai Rp1,79 triliun, naik 10,3% yoy dari Rp1,62 triliun pada Juni 2023.
Baca Juga
Kesehatan keuangan perusahaan juga terjaga dengan Risk Based Capital (RBC) mencapai 233,35%, naik dari 225,77% pada Juni 2023. Angka ini berada di atas ambang batas yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 120%.
