Bisnis.com, JAKARTA - Setelah 16 tahun atau dua windu pengambilalihan PT Bank Century Tbk, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) masih berburu aset bank yang kini berganti nama PT Bank J Trust Tbk tersebut.
Terkini, LPS memenangkan gugatan di Supreme Court of Mauritius atau Pengadilan Mauritius yang berlangsung pada 19 Juni 2024.
Pengadilan Mauritius mengabulkan tuntutan agar LPS dan mantan pimpinan LPS yaitu Kartiko Wirjoatmojo [Tiko] dan Fauzi Ichsan dikeluarkan dari perkara.
Sementara pihak penggugat, adalah First Global Funds Limited PCC (FGFL), Weston International Asset Recovery Company Limited (WIARCO), Weston Capital Advisor, Inc (WCAI), Weston International Asset Recovery Corporation Inc (WIARCI) dan Weston Capital Advisor, Inc (WICL). Mereka mengajukan gugatan pada 2017 silam.
“Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, akhirnya dalam persidangan tanggal 19 Juni 2024 yang lalu, Pengadilan Mauritius telah mengabulkan tuntutan agar LPS dan mantan pimpinannya dikeluarkan dari perkara,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/07/2024).
Baca Juga
Substansi gugatan tersebut adalah terkait dengan Mandatory Convertible Bond (MCB) yang dimiliki oleh salah satu penggugat yang dahulu diterbitkan oleh Bank Century atau sekarang Bank Jtrust Indonesia.
Para penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan MCB tersebut, para penggugat harus menjadi pemenang dari lelang saham LPS pada bank Mutiara ketika dilelang beberapa tahun lalu.
"Secara keseluruhan para penggugat mengajukan tuntutan sebesar US$408 juta, atau kurang lebih setara dengan Rp6,648 triliun," kata Purbaya.
Selain itu, para penggugat juga mengajukan permohonan Mareva Injunction atau permohonan sita atas segala aset milik Para Tergugat senilai US$400 juta.
Direktur Eksekutif Hukum LPS, Ary Zulfikar menjelaskan ada dua perkara yang tengah dihadapi LPS di kasus Bank Century ini. Selain soal Mandatory Convertible Bond (MCB), perkara lainnya adalah Contempt of Court.
Dalam perkara ini, penggugat menganggap pimpinan LPS saat itu tidak menjalankan putusan di tahun 2012 dan 2013 terkait tuntutan penggugat untuk pembayaran MCB.
"Karena pada saat itu Bank Century diambil alih pemerintah dan dianggap seharusnya pimpinan LPS saat itu melakukan pembayaran. Dan kita tak lakukan pembayaran karena banknya diserahkan, ditangani LPS, dan pada akhirnya dilakukan penjualan," kata Ary.
Atas keputusan LPS tersebut, para penggugat mencoba menggugat bahwa para pimpinan LPS dianggap melalukan Contemp of Court agar tidak bisa membela kepentingan LPS di perkara maincase.
Saat ini perkara Contemp of Court tersebut masih aktif di Supreme Court of Mauritius (General Division) namun statusnya tertahan karena menunggu putusan dalam perkara lainnya yang masih diperiksa.
Memburu Aset di Luar Negeri
Ary melanjutkan, pihaknya akan terus mendukung Kementerian Hukum dan HAM untuk mengejar dan mengembalikan aset-aset yang masih dimiliki mantan pemegang saham pengendali dan mantan pengurus Bank Century yang telah terbukti bersalah.
Aset-aset tersebut tersebar beberapa negara seperti Hongkong, dan di Jersey, negara yang berada di wilayah Kerajaan Inggris tapi memiliki pemerintahan sendiri.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Kementerian Hukum dan HAM, Cahyo R Muzhar menjelaskan dari beberapa negara yang menjadi tempat mengalirnya aset, Hongkong dan Jersey menjadi lokasi aset yang berhasil didapatkan kembali oleh pemerintah Indonesia.
"Kita berhasil setelah perjalanan panjang 15 tahun mengembalikan US$6,1 juta dari Hongkong. Kemudian dari Jersey £662.500. Kalau tadi Hongkong kira-kira kurang lebih Rp98 miliar, Jersey Rp13 miliar," kata Cahyo.
Cahyo mengatakan pengembalian aset dari luar negeri bukan perkara gampang karena memasuki yuridiksi asing di mana sistem hukum dan instrumen keuangannya berbeda dengan Indonesia. Misalnya, trust fund atau dana amanah yang diterapkan di Jersey tidak dikenal di dalam instrumen investasi di Indonesia.
Saat ini proses pengembalian aset yang berada di Hongkong dan Jersey tersebut tinggal menunggu pengembaliannya. Dalam pertemuan terakhir Menteri Hukum dan HAM dengan Jaksa Agung Jersey, Jaksa Agung Jersey meminta Indonesia membuat MoU yang isinya menjelaskan uang hasil rampasan tindak pidana Bank Century akan digunakan untuk kepentingan dan program-program pemerintah Indonesia.
Menurutnya hal tersebut sudah lumrah dalam proses asset recovery lintas negara yang sudah disepakati dalam konsesi antikorupsi PBB maupun anti transaction crime PBB.
"Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini kita sama-sama bisa mentransfer uang dari Jersey maupun yang dari Hongkong," kata Cahyo.
Pada 2004 Bank Century Intervest Corporation (Bank CIC) milik Robert Tantular melakukan merger dengan Bank Pikko dan Bank Danpac menjadi Bank Century.
Kemudian pada 2008 Bank Century dilaporkan mengalami masalah likuiditas sehingga manajemen Bank Century kala itu mengajukan permintaan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) senilai Rp1 triliun dari Bank Indonesia (BI).
Saat itu, BI mengambil keputusan menempatkan Bank Century dalam status dalam pengawasan khusus. Selanjutnya, Komite Stabilitasi Sektor Keuangan (KSSK) yang diketuai Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan pemerintah, melalui LPS mengambil alih kepemilikan Bank Century, yang kemudian pada 2009 berganti nama menjadi Bank Mutiara.
Pada Desember 2011, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis Laporan Pemeriksaan Investigasi Lanjutan atas kasus Bank Century. Ditemukan, bahwa Penyertaan Modal Sementara (PMS) dari LPS yang telah digunakan Bank Century sampai 10 Agustus 2009 nilainya mencapai Rp6,7 triliun. Pemeriksaan tersebut merupakan lanjutan dari hasil pemeriksaan investigasi tahap I.
Dalam hasil pemeriksaan investigasi tahap I oleh BPK terungkap bahwa BI tidak tegas dalam melaksanakan pengawasan atas Bank Century sehingga permasalahan yang dihadapi Bank Century sejak merger tahun 2004 tidak terselesaikan sehingga pada akhirnya ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik dan diselamatkan oleh LPS pada tanggal 21 November 2008.
Temuan lainnya, pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek kepada Bank Century dilakukan oleh BI dengan cara mengubah ketentuan dan pelaksanaan pemberiannya yang tidak sesuai ketentuan.
Selain itu, proses penanganan Bank Century oleh LPS tidak didukung perhitungan perkiraan biaya penanganan, tidak dibahasnya penambahan PMS secara lengkap dengan Komite Koordinasi.
Diungkapkan juga bahwa perubahan Peraturan LPS patut diduga agar Bank Century dapat memperoleh tambahan PMS untuk kebutuhan likuiditas, dan adanya penyaluran PMS kepada Bank Century yang sejak 18 Desember 2008 tidak memiliki dasar hukum.
Aliran PMS sebesar Rp6,7 triliun kepada Bank Century tersebut kemudian didetailkan dalam Laporan Pemeriksaan Investigasi Lanjutan BPK. Pertama, dana PMS tersebut digunakan untuk penunasan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) BI dan bunganya sebesar Rp706,21 miliar.
Kemudian untuk pengembalian Dana Pihak Ketiga (DPK) BUMN/BUMD/Yayasan sebesar Rp524,34 miliar, pembayaran DPK terafiliasi Rp80,70 miliar, pembayaran DPK tidak terafiliasi Rp2.869,20 miliar.
Selanjutnya untuk pembayaran lain-lain sebesar Rp27,48 miliar, penempatan di BI sebesar Rp1.561,01 miliar, Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp631,97 miliar, kas di Bank Century sebesar Rp80,05 miliar, dan untuk penempatan antar Bank senilai Rp281,40 miliar.
Sehingga, total penggunaan dana PMS oleh Bank Century mencapai Rp6,76 triliun.
