JAKARTA: Sejumlah bank pembangunan daerah belum memiliki program kredit usaha rakyat yang dicanangkan pemerintah sementara beberapa lainnya baru memulai pencairan kredit itu tahun ini. BPD Nusa Tenggara Timur, BPD Sumatra Utara, serta BPD Riau dan Kepulauan Riau (Kepri) mengaku belum mengikuti program kredit usaha rakyat (KUR). Namun, mengembangkan program kredit usaha mikro dan kecil berdasarkan inisiatif masing-masing daerah."Kami saat ini belum mengikuti program KUR karena memiliki produk mikro banking berupa kredit tanpa agunan (KTA) sebesar Rp100 miliar kepada 205 kelompok pertanian terpadu di seluruh NTT," ujar Daniel Tagu Dedo, Direktur Utama BPD NTT kepada Bisnis.Selain itu, juga mengembangkan kredit usaha peternak sapi (KUPS), yang pada tahap pertama tahun ini menyalurkan RpRp66 miliar untuk pengembangan 7.500 ekor sapi di seluruh wilayanya.Menurut Daniel, pihak pemerintah daerah sangat mendukung program KUPS berkaitan dengan pencanangan NTT sebagai daerah pengembangan budi daya sapi potong. Pada 2010, NTT mendapatkan Rp10 miliar dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mengembangkan budi daya tersebut.Namun demikian, BPD NTT tetap mengajukan KUR per tahun 2011, meski belum ada dana yang disalurkan.BPD Sumut optimistis dapat terus mengembangkan program kredit yang mereplikasi Grameen Bank. "Kami belum mengikuti KUR tetapi memiliki program sendiri yang mereplikasi Grameen Bank. Kami menyalurkan kredit kepada 36.800 debitur yang seluruhnya perempuan," jelas Gus Irawan Pasaribu, Direktur Utama BPD Sumut.Dia menjelaskan hingga saat ini program tersebut telah menyalurkan Rp137 miliar kepada 1.577 kelompok kerja, dengan nilai kredit macet (non performing loans/ NPL) di bawah 1%. Adapun bunga kredit yang diberlakukan adalah 1,5% per bulan, atau 18% per tahun.Gus mengakui bunga tersebut nampak besar tetapi sebenarnya telah membantu masyarakat untuk menghindari rentenir yang menetapkan bunga 10% per hari, atau hingga 3600% per tahun.Senada dengan BPD Sumut, Direktur Utama BPD Riau dan Kepri Erzon mengaku memiliki program yang dapat disetarakan dengan program Grameen Bank. Program tersebut berupa pemberian kredit tanpa agunan yang diberi nama Kereta dengan plafon hingga Rp15 juta melalui kerja sama dengan 632 unit ekonomi desa simpan pinjam (UEDSP). "Program ini cukup kompetitif dibandingkan dengan KUR," tegasnya.Dia mengaku telah mengajukan KUR sebesar Rp50 miliar yang akan dikombinasikan dengan program Kereta. Erzon menjelaskan program Kereta akan digunakan untuk menjangkau nasabah bankabel dengan plafon kredit di atas Rp20 juta. Sementara KUR akan diserahkan kepada (lembaga kredit mikro) LKM yang berfokus kepada kelompok yang belum bankable dengan plafon di bawah Rp20 juta.(yn)

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru