JAKARTA: Asosiasi Bank Pembangunan Daerah mulai mengarah pada pelaksanaan penyelenggaraan operational bersama melalui interkoneksi seluruh bank pembangunan daerah.
Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Eko Budiwiyono mengungkapkan sebagai langkah awal asosiasi akan melakukan interkoneksi untuk layanan transfer.
Kemudian dalam jangka panjang interkoneksi akan berkembang pada pembentukan akun dengan identitas tunggal di seluruh bank pembangunan daerah (BPD).
"Sekarang ini kami sudah membentuk BPD net online (jaringan BPD), sudah 23 BPD yang bergabung, sisanya rencananya akan bergabung semua paling lambat akhir tahun ini.”
“Ini merupakan tindak lanjut dari keinginan Kementerian Dalam Negeri yang ingin membentuk holding BPD," ujarnya, Kamis 10 Mei 2012.
Menurutnya proses interkoneksi tersebut sudah diselenggarakan sejak tahun lalu dan rencananya akan dituntaskan pada tahun ini.
Adapun penyelenggaraan sistem tersebut menggunakan jasa pihak ketiga yaitu bekerja sama dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis.
Eko mengaku optimistis seluruh proses interkoneksi layanan transfer tersebut akan rampung pada tahun ini dengan melibatkan seluruh BPD yang ada.
Dia menjelaskan beberapa BPD belum bergabung sejak tahun lalu karena mengalami kendala teknis, antara lain ketiadaan teknologi yang memadai dan kendala beban biaya.
“Sampai saat ini transaksi memang belum besar, tetapi hal ini harus dilakukan karena rencana jangka panjangnya masih jauh menuju akun identitas tunggal BPD dan arahan holding.”
Selanjutnya, jelas Eko, setelah layanan transfer dapat dikembangkan ke seluruh BPD, asosiasi akan mengupayakan interkoneksi dalam layanan tarik tunai dan setor tunai.
Guna merealisasikan layanan tersebut, asosiasi harus menghubungkan 3.100 cabang BPD yang sudah ada.
Persoalan paling sulit, lanjutnya, adalah menyamakan platform sistem teknologi seluruh BPD guna membentuk akun beridentitas tunggal di seluruh cabang.
"Menuju single identity account masih panjang perjalanan, kami belum set up target ke sana, tetapi kami mengupayakan untuk tercipta ke sana," ujarnya.
Holding BPD
Eko mengatakan sebelumnya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sempat memberikan instruksi lisan untuk mendirikan holding bagi BPD. Meski demikian hingga saat ini asosiasi maupun BPD belum mendapatkan rincian mengenai arahan tersebut.
Menurutnya masih ada kerancuan apakah holding yang dimaksud akan berupa operational holding, seperti yang tengah diusahakan oleh asosiasi melalui interkoneksi, atau berbentuk holding secara hukum.
"Sepertinya Mendagri arahnya legally holding, ini yang harus berhati-hati karena setiap BPD memiliki pride sendiri-sendiri dan tentu tidak mau disamakan," tegasnya.
Eko juga mengakui hingga saat ini belum ada pembicaraan formal terkait pembentukan holding BPD. Akan tetapi sejak Maret lalu Mendagri sudah mulai mewacanakan kembali pembentukan holding BPD. (Bsi)
+ JANGAN LEWATKAN:
>>> 10 ARTIKEL PILIHAN REDAKSI HARI INI
>>> 5 KANAL TERPOPULER BISNIS.COM
>>> 10 ARTIKEL MOST VIEWED BISNIS.COM
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
