Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Inilah Dugaan Empat Modus Penyimpangan BUMN Perkebunan

BISNIS.COM, JAKARTA -  Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memaparkan sedikitnya empat modus dugaan penyimpangan BUMN di sektor perkebunan di antaranya adalah manipulasi  pengelolaan keuangan dan perampasan lahan milik masyarakat.
Anugerah Perkasa
Anugerah Perkasa - Bisnis.com 16 Maret 2013  |  10:53 WIB
Inilah Dugaan Empat Modus Penyimpangan BUMN Perkebunan
Bagikan

BISNIS.COM, JAKARTA -  Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memaparkan sedikitnya empat modus dugaan penyimpangan BUMN di sektor perkebunan di antaranya adalah manipulasi  pengelolaan keuangan dan perampasan lahan milik masyarakat.

Koordinator Divisi Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi mengatakan minimnya setoran laba perusahaan negara di sektor perkebunan ke kas negara disebabkan di antaranya adalah faktor salah kelola. Perusahaan itu, sambungnya, justru tidak berjalan sesuai dengan mandat konstitusi.

"Akibat amburadulnya pengelolaan perusahaan negara sektor perkebunan, berimplikasi pengelolaan keuangan negara," kata Uchok dalam jurnal Tanah Air milik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), yang dikutip pada Sabtu, (16/3/2013). "Penyimpangan administrasi keuangan ini dilakukan oleh hampir semua perusahaan perkebunan."

Fitra mencatat modus-modus tersebut di antaranya pengalihan sebagian modal negara yang sedianya untuk penguatan kapasitas menjadi rencana bisnis lain, merealisasikan anggaran tidak sesuai dengan rencana bisnis, kerja sama tanpa proses pelelangan hingga dugaan manipulasi anggaran terjadi, hingga perampasan tanah. Selain itu, organisasi tersebut juga menyoroti dugaan pendanaan terhadap pihak yang memiliki kekuasaan oleh BUMN perkebunan.

Oleh karena itu, Uchok memaparkan, diperlukan kontrol masyarakat terhadap BUMN perkebunan terkait dengan dugaan modus penyimpangan tersebut. Dia menilai jika pemerintah membentuk perusahaan induk perkebunan namun tak mengubah kebijakan serta manajemen yang kompeten, maka hal itu tetap patut dicurigai.

"Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, rakyat dapat memantau kebijakan perusahaan negara. Dengan memperoleh dokumen perusahaan, arus uang, maka dapat mendeteksi [dugaan] korupsi," kata Uchok. "Dokumen dan data perusahaan bisa menjadi amunisi untuk melakukan perlawanan ketika perusahaan itu merampas tanah rakyat." 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bumn perkebunan

Sumber : Anugerah Perkasa

Editor : Others
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top