BISNIS.COM, JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memaparkan sedikitnya empat modus dugaan penyimpangan BUMN di sektor perkebunan di antaranya adalah manipulasi pengelolaan keuangan dan perampasan lahan milik masyarakat.
Koordinator Divisi Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi mengatakan minimnya setoran laba perusahaan negara di sektor perkebunan ke kas negara disebabkan di antaranya adalah faktor salah kelola. Perusahaan itu, sambungnya, justru tidak berjalan sesuai dengan mandat konstitusi.
"Akibat amburadulnya pengelolaan perusahaan negara sektor perkebunan, berimplikasi pengelolaan keuangan negara," kata Uchok dalam jurnal Tanah Air milik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), yang dikutip pada Sabtu, (16/3/2013). "Penyimpangan administrasi keuangan ini dilakukan oleh hampir semua perusahaan perkebunan."
Fitra mencatat modus-modus tersebut di antaranya pengalihan sebagian modal negara yang sedianya untuk penguatan kapasitas menjadi rencana bisnis lain, merealisasikan anggaran tidak sesuai dengan rencana bisnis, kerja sama tanpa proses pelelangan hingga dugaan manipulasi anggaran terjadi, hingga perampasan tanah. Selain itu, organisasi tersebut juga menyoroti dugaan pendanaan terhadap pihak yang memiliki kekuasaan oleh BUMN perkebunan.
Oleh karena itu, Uchok memaparkan, diperlukan kontrol masyarakat terhadap BUMN perkebunan terkait dengan dugaan modus penyimpangan tersebut. Dia menilai jika pemerintah membentuk perusahaan induk perkebunan namun tak mengubah kebijakan serta manajemen yang kompeten, maka hal itu tetap patut dicurigai.
"Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, rakyat dapat memantau kebijakan perusahaan negara. Dengan memperoleh dokumen perusahaan, arus uang, maka dapat mendeteksi [dugaan] korupsi," kata Uchok. "Dokumen dan data perusahaan bisa menjadi amunisi untuk melakukan perlawanan ketika perusahaan itu merampas tanah rakyat."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
