BISNIS.COM, MEDAN–Rencana PT Pos Indonesia untuk mendapatkan dana murah dari penawaran perdana saham (Initial Public Offering/IPO) tertunda karena adanya ganjalan dari pemerintah sebagai pemegang saham.
PT Pos mengkaji opsi lain untuk mendapatkan dana murah selain dari pasar modal agar rencana transformasi perusahaan tidak terganggu.
Direktur Utama PT Pos Indonesia Ketut Mardjana menjelaskan kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex) perseroan tahun ini mencapai Rp873,37 miliar.
Melalui IPO, dia berharap bisa meraup dana Rp1 triliun hingga Rp1,5 triliun dari penjualan sekitar 25%-30% saham atau 3 miliar lembar sahamnya.
“Sekarang upaya kita ini transformasi harus tetap berjalan, untuk itu kita butuh alternative pembiayaan lain. Misalnya melalui pembiayaan perbankan, obligasi dan investasi kemitraan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (2/5/2013).
Kebutuhan modal tersebut akan dialokasikan untuk investasi anak usaha Rp 580 miliar, investasi di bidang properti Rp 10,5 miliar, aset tetap Rp 245,69 miliar, serta aset tak berwujud Rp 37,18 miliar.
Pilihan pendanaan yang paling memungkinkan bagi PT Pos adalah menerbitkan obligasi. Pos berencana menerbitkan obligasi Rp800 miliar, yang akan digunakan untuk ekspansi divisi ritel, logistik, dan penambahan asset serta cadangan keuangan sebesar Rp350 miliar.
Dana yang diperoleh itu juga nantinya bisa dialokasikan untuk melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek bisnis baik.
Saat ini, manajemen perusahaan masih mengkaji kemungkinan kebutuhan dana obligasi tersebut. Ketut masih belum menyebutkan waktu penerbitan obligasi perusahaan pelat merah itu.
“PT Pos Indonesia tidak punya utang, jadi kami cukup terbuka dengan berbagai opsi pendanaan,” tegasnya.(mfm)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
