Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR yang membidangi BUMN mengingatkan agar Bank Rakyat Indonesia (BRI) tidak perlu ngotot memiliki satelit sendiri dengan dalih meningkatkan kinerja perusahaan.
Upaya kepemilikan satelit, selain sangat mahal, berpotensi menjadi alat politik dan perburuan rente. Apalagi, menjelang pemilu 2014 banyak pihak yang berusaha memperkuat logistik pemilu.
“Tak perlu ngotot ingin punya satelit sendiri. Memanfaatkan saja teknologi yang sudah ada. Saya kira BRI tidak membutuhkan slot satelit sendiri. Justru Kominfo yang butuh,” kata anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Lili Asdjudiredja, ketika dimintai tanggapannya, Kamis (19/12/2013).
Lili mempertanyakan dasar BRI menginginkan slot orbit satelit 150,5 BT yang saat ini digunakan oleh operator telekomunikasi PT Indosat. Politisi senior ini pun mencurigai ada sesuatu di balik itu. “Namanya mau pemilu, kecurigaan banyak pihak pasti muncul, apalagi dalam konteks satelit itu kan pasti banyak uang di sana,” katanya.
Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR dari FPDIP Arif Budimanta juga mengingatkan agar BRI berpikir ulang menginginkan slot orbit satelit sendiri karena bukan kompetensinya mempunyai satelit sendiri. BRI agar fokus pada industri perbankan saja.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Hanura Erik Satrya Wardhana ketika dimintai tanggapan, mengatakan menjelang akhir pemerintahan suatu rezim, semestinya, berbagai aksi korporasi yang menyangkut kepentingan banyak pihak ditunda.
“Kebijakan penjualan aset, investasi baru bernilai sangat besar, dan juga aksi seperti BRI yang ingin punya satelit sendiri, sebaiknya ditunda saja,” kata Erik.
Dalam hubungan ini, Erik meminta masyarakat dan seluruh elemen terkait mengawasi sehingga dalam masa peralihan pemerintahan, tidak terjadi aksi korporasi yang merugikan negara dan rakyat.
