Bisnis.com, JAKARTA - Kepastian hukum yang belum didapatkan oleh perusahaan, terutama badan usaha milik negara (BUMN), menjadi alasan klasik oleh korporasi untuk tidak melakukan lindung nilai (hedging).
Staf Ahli Dewan Gubernur Ketua Task Force Pendalaman Pasar Keuangan Treesna W. Suparyono mengungkapkan selain tak ada kepastian hukum, kalangan BUMN juga mengkhawatirkan akan adanya kemungkinan rugi dalam melakukan hedging.
“Risiko nilai tukar perlu dibayar. Perusahaan yang melakukan hedging, itu membeli kepastian,” ungkapnya, Kamis (19/6/2014).
Tresna mengungkapkan rupiah merupakan mata uang yang paling fluktuatif di Asian Tenggara (Asean), sehingga hedging bisa memitigasi risiko nilai tukar.
Perusahaan Listrik Negara (PLN) pernah merugi hingga Rp48 triliun akibat risiko nilai tukar yang harus ditanggung, sehingga jika ditotal dengan hasil perseroan maka kerugian PLN pada 2013 mencapai Rp29 triliun. Padahal sebelumnya, pada 2012, PLN telah meraih untung hingga Rp3,2 triliun.
Tresna mengungkapkan PLN dilanda kerugian karena tidak melakukan hedging pada saat membayar utang. Fluktuatifnya nilai tukar rupiah terhadap dolar itu disebabkan dangkalnya pasar keuangan Indonesia.
Hingga Mei 2014, jumlah transaksi valuta asing (valas) Indonesia mencapai US$5 miliar, padahal Singapura sudah mencapai US$300 miliar setiap harinya. Sedangkan Thailand dan Malaysia sudah mencapai US$12 miliar per hari.
Dia menjelaskan negara-negara di dunia dominan melakukan transaksi dalam bentuk valas di pasar swap. Namun, transaksi valas di Indonesia 70% dilakukan di spot, sehingga bila ada transaksi tiba-tiba dan membutuhkan dolar dalam jumlah besar maka rupiah bisa tiba-tiba saja melemah.
