Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Usaha Milik Daerah, PT Banten Global Development, tengah menyeleksi tiga bank nasional untuk diakuisisi dan dijadikan bank milik daerah.
Iman Kusnadi, Business Development Director PT BGD, mengatakan proses seleksi ketiga bank berdasarkan arahan dan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kriteria bank yang akan dipilih berdasarkan penilaian kesehatan finansial.
“Sekarang masih tahap seleksi. Kami sedang melakukan komunikasi dengan sejumlah bank yang direkomendasikan oleh OJK. Pendanaan untuk mengakuisisi bank menggunakan APBD Banten dan dilakukan secara bertahap,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (9/12/2014).
Keberadaan bank daerah, tuturnya, guna menunjang aktivitas pembangunan Banten. setelah melakukan uji kelayakan bank, maka manajemen akan melakukan financial due diligence atau penyelidikan lingkup keuangan yang memiliki dampak terhadap prospek bisnis.
Seluruh proses seleksi ini, lanjutnya, diharapkan dapat berjalan dengan cepat sehingga dapat beranjak ke tahap penandatanganan nota kesepahaman. Menurutnya, pemerintah daerah dan manajemen PT BGD akan memilih bank dengan ukuran tidak terlalu besar namun sehat dan profitable.
“Dari pada kita berinvestasi pada bank sakit namun menjadi masalah, lebih baik tidak terlalu besar yang penting sehat. Setelah proses akuisisi selesai, seluruh dana dan transaksi pemerintahan Banten akan menggunakan bank tersebut,” ungkapnya.
Ketika ditanya lebih lanjutnya nama bank yang menjadi incaran, Iman mengatakan untuk saat ini ketiga bank tersebut belum dapat dipublikasi. Kendati demikian, setelah bank secara resmi diakuisisi, nama akan diubah menjadi Bank Banten Syariah.
Di lain pihak, Pengamat Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pendirian bank Banten bukan sebuah kebutuhan pokok di provinsi ini. Menurutnya, pendanaan bank yang diperkirakan mencapai Rp2 triliun akan membebani anggaran daerah.
“Sejak awal sudah disampaikan pendirian bank bukan masalah primer. Masih banyak masalah primer yang harus diselesaikan oleh daerah. Misal infrastruktur dan kemiskinan. Karena, pembiayaan untuk bank akan banyak menyerap alokasi anggaran,” tuturnya.
Menurutnya, pemerintah lebih baik lebih mengutamakan permasalahan pokok yang selama ini belum diselesaikan. Jika seluruh permasalahan yang mendera provinsi ini telah selesai, maka, pendirian bank akan memiliki posisi yang cukup penting.
Dia juga mengkritisi proses pendirian PT Jamkrida Banten yang kini tengah masuk dalam tahap uji kelayakan direksi dan komisaris di OJK. Menurutnya, niat pemerintah menggunakan PT Jamkrida Banten untuk mendanai pembangunan infrastruktur daerah merupakan suatu kesalahan.
“Penggunaan PT Jamkrida seharusnya untuk permberdayaan pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM), itu tujuan asli pendirian jamkrida, bukan malah menjamin kredit pembangunan pemerintah daerah,” tuturnya.
