Bisnis.com, BOGOR - Pemerintah menggelar rapat terbatas mengenai jaminan pensiun untuk pekerja di Istana Bogor Jawa Barat, Jumat (5/6/2015) malam.
Tetapi sayangnya pejabat yang hadir enggan membeberkan tentang besaran iuran jaminan pensiun yang akan dibayarkan baik oleh pemberi kerja maupun pekerja.
"Perintah presiden bahwa kita selesaikan peraturan pemerintah tentang penjaminan pensiunan untuk para tenaga kerja. Dan PP harus keluar sesegera mungkin sehingga bisa segera dilaksanakan," kata Menko Perekonomian Sofyan Djalil seusai ratas.
Sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan mengusulkan iuran jaminan pensiun 8% dengan rincian 5% dibayarkan pemberi kerja dan 3% dibayar pekerja. Sementara dari pihak pengusaha mengusulkan iuran jaminan pensiun 1,5%. Sofyan enggan mengungkapkan nilai iuran yang akan ditetapkan dalam PP.
"Nanti tunggu aja PP keluar. Harus selesai minggu depan," ujarnya.
Dalam mengambil keputusan besaran iuran, pemerintah mempertimbangkan semua faktor mulai dari kondisi ekonomi, kesejahteraan karyawan dan kemampuan perusahaan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya mengatakan perintah Presiden 1 Juli 2015 terimplementasi. Ia mengatakan landasan hukumnya akan dimatangkan dalam dua hari ke depan.
BPJS Ketenagakerjaan akan menyurati perusahaan setelah PP keluar. Di situ akan dicantumkan besaran iuran dan perkiraan manfaatnya. "Nah itu dimatangkan dalam dua hari ini," ujar Elvyn.
Dalam pertemuan itu Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Seskab Andi Widjajanto, Kepala Staf Presiden Luhut Binsar Pandjaitan, Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki.
