Bisnis.com, JAKARTA - Global Financial Integrity (GFI), organisasi yang berbasis di Washington D.C, AS, menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah mana pun untuk mengatasi aliran dana haram terkait dengan diadopsinya masalah tersebut ke Sustainable Development Goals (SDGs) pada pekan ini.
GFI menyatakan pihaknya memuji Majelis Umum PBB yang mengadopsi resmi SDGs, dengan komponen anti aliran dana haram di dalamnya untuk menjadi bagian dari persamaan pembangunan. Presiden GFI Raymond Baker menuturkan ini adalah tujuan organisasi itu dibentuk pada 2006.
"Aliran dana haram sekarang menjadi dikenal dan dibahas dalam SDGs, ini menjadi momentum penting bagi upaya pembangunan di seluruh dunia," kata Baker dalam keterangannya.
GFI menyatakan aliran dana haram itu sudah melebih nilai bantuan pembangunan resmin dan investasi asing langsung sejumlah negara berkembang dalam 10 tahun terakhir.
Langkah berikutnya, sambung Baker, adalah mengatasi persoalan terbesar dalam aliran dana haram itu yakni trade misinvoicing atau rekayasa nilai barang. Ini adalah kekeliruan yang disengaja pada nilai barang ekspor maupun impor guna menghindari pajak lebih besar dan akhirnya menempatkan uang itu ke negara surga pajak.
Oleh karena itu, Baker menuturkan GFI siap bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi tantangan rekayasa nilai atas transaksi komersial tersebut. Dalam 10 tahun terakhir, penipuan nilai barang komersial itu diperkirakan mencapai US$5 triliun.
