Bisnis.com, JAKARTA—Wakil Presiden Jusuf Kalla berang dengan perbankan nasional yang tak menuruti kebijakan pemerintah untuk menurunkan bunga kredit usaha rakyat di level 12% pada 2015.
Selama ini, kebijakan moneter nasional dianggap belum efisien. Menurut dia, pemerintah hanya bisa memperbaiki cost sektor keuangan dari sisi penurunan bunga kredit usaha rakyat (KUR).
Pemerintah sudah menyusun kebijakan penurunan bunga KUR dari semula 22% pada 2014 menjadi hanya 12% tahun ini. Namun, masih ada perbankan yang tak mengikuti aturan dan tetap menetapkan bunga kredit bagi pengusaha kecil di level tinggi.
Kalla mengaku kecewa dengan ketidakadilan sistem keuangan nasional yang justru lebih mengakomodir kepentingan korporasi. Terbukti, bunga kredit korporasi jauh lebih rendah hingga 10% dibandingkan bunga kredit usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM).
“Ini ketidakadilan yang harus dikontrol. Jangan terjadi ketidakadilan dalam sistem ekonomi di negara ini. Saya minta sisi ini diperbaiki,”ujarnya dalam Acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2015, Selasa malam(24/11/2015).
Oleh karena itu, Kalla menegaskan perusahaan perbankan harus mengikuti kebijakan pemerintah dengan menyesuaikan bunga bagi UMKM di level 12% pada 2015, dan terus menyusut menjadi 9% pada tahun depan.
“Pemerintah sudah menjamin. Saya sebagai yang dulu pengusahapun tidak rela seperti ini. Apapun risikonya, 9% kita akan jalankan tahun depan,”tegasnya berapi-api.
