Bisnis.com, JAKARTA — Bank yang bakal diperbolehkan menjadi penyalur kredit usaha rakyat atau KUR tahun ini harus memiliki tingkat rasio kredit bermasalah sektor UMKM di bawah 5%.
Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nelson Tampubolon mengatakan bank penyelenggara yang baru nantinya harus memiliki tingkat kesehatan yang baik.
“Nanti kita umumkan dulu saja keputusan dari Komite KUR, kita tunggu bank-bank yang tertarik,” katanya seusai pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2016, Senin (4/1/2015).
Penyusunan kriteria ini sejalan dengan upaya OJK dan Komite KUR untuk menambah jumlah bank penyalur KUR pada 2016. Nantinya, bank swasta maupun bank pembangunan daerah (BPD) diperbolehkan menjadi penyelenggara selama memenuhi kriteria yang di tentukan. Bahkan, bank penyalur baru pun dimungkin kan menyalurkan semua jenis KUR, baik ritel, mikro, maupun tenaga kerja Indonesia (TKI).
“Pokoknya dia [bank] punya kapasitas, kapabilitas, dan nanti kita komunikasi dengan banknya,” ujar Nelson.
Menurut Nelson, penambahan bank penyalur ini dibutuhkan mengingat target penyaluran KUR pada 2016 jauh lebih tinggi dari tahun lalu, yaitu Rp120 triliun dengan suku bunga 9%, sedangkan tahun lalu hanya Rp30 triliun dengan suku bunga 12%.
Dengan jumlah bank penyalur yang ada saat ini, target ter se-but diragukan dapat tercapai. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan pihak otoritas bakal me nyeleksi bank yang akan menjadi penyalur baru tersebut.
Selain NPL, setidaknya bank harus sudah memiliki portofolio kredit UMKM sebesar 5%. “Mereka yang sudah punya portofolio 5% mikro baru bisa karena mereka sudah memiliki pengalaman,” katanya.
Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan III OJK Irwan Lubis menam bahkan parameter penilaian yang akan dilakukan OJK terkait bank penyalur KUR ini terdiri dari tingkat kesehatan, likuiditas, efisiensi, dan permodalan.
Menurutnya, bank penyalur KUR yang baru harus memiliki kemampuan dalam menyalurkan dananya serta efisiensi yang baik. Hal ini nantinya diukur melalui tingkat loan to deposit ratio (LDR) dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).
“Kalau LDR-nya terlalu tinggi ya jangan. Kedua, BOPO, kalau dia tidak efisien mending dia menyelesaikan internalisasi masalah dia,” ujar Irwan.
Hingga saat ini, selain tiga bank BUMN, sudah ada dua bank swasta dan dua bank pembangunan daerah (BPD) yang ditunjuk untuk penyaluran KUR. Bank swasta tersebut, yaitu PT Bank Maybank Indonesia Tbk. dan PT Bank Sinarmas Tbk. yang khusus untuk penyaluran KUR TKI.
Adapun dua BPD, yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang ditunjuk untuk fokus menyalurkan KUR di kawasan Indonesia Timur.
TAK CAPAI TARGET
Sementara itu, penyaluran KUR tahun lalu tidak mencapai target. Sebagai contoh, target sebesar Rp21 triliun, PT Bank Rakyat Indo nesia (Persero) Tbk. menyalurkan sekitar Rp15 triliun. Meski demikian, Direktur Utama BRI Asmawi Syam mengatakan jumlah debitur KUR perseroan telah melampaui target yang ditentukan.
“Target customer kita hanya 680.000 orang, kita sudah 800.000 lebih,” ujarnya. Dengan demikian, lanjut Asmawi, tahun ini target penyaluran KUR tidak hanya ditentukan dari jumlah uang, tetapi juga jumlah debitur yang perlu dicapai.
Adapun untuk target penyaluran KUR tahun depan, Asmawi mengatakan tergantung dari penetapan Komite KUR ke pada perseroan.
Sementara itu, target KUR pada 2016 dinaikkan menjadi Rp100 triliun-Rp120 triliun atau empat kali lipat dari target tahun lalu. Untuk itu, pemerintah meminta Otoritas Jasa Keuang an segera menerbitkan aturan teknis mengenai penambahan dan perluasan lembaga penyalur kredit mikro ini.
Kementerian Koordinator merekam sepanjang 2015 realisasi KUR mencapai Rp21,4 triliun dengan jumlah 96.424 debitur, atau secara rata-rata peminjaman senilai Rp20 juta per debitur. Sekalipun realisasi di bawah target Rp30 triliun, pemerintah menilai program ini berjalan sesuai rencana karena peluncuran program KUR 2015 dimulai pada Agustus.
Melalui subsidi dalam APBN 2016, suku bunga KUR bisa di turunkan dari 12% menjadi 9% tahun ini. Demi mencapai target itu, pemerintah dan otoritas perbankan juga memperluas skema kredit dengan memasukkan kredit ritel dengan plafon Rp500 juta per kreditur, melengkapi kredit mikro yang memiliki plafon Rp25 juta per debitur.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan jumlah bank penyalur KUR untuk 2016 akan ditambah menjadi total 25 bank dari tiga bank pelat merah yang mengawal program ini tahun lalu.
“Jumlah bank penyalur memang akan ditambah, karena jangan sampai dengan meningkatnya target, nanti bank-bank BUMN menguras nasabah bank lain, sehingga malah menyusahkan,” kata Darmin, Kamis (31/12).
Dia menuturkan ada dua syarat kunci untuk bank yang berminat menyalurkan kredit ini, yakni memiliki level non-performing loan (NPL) untuk kredit UKM sebesar 5% dan memiliki portofolio kredit UKM minimal 5% dari total kredit.
Meskipun demikian, kata Darmin, otoritas akan memberi kesempatan kepada bank lain yang tidak memenuhi kualifikasi untuk berbenah dan memenuhi persyaratan sehingga bisa menjadi bank penyalur pada waktu mendatang. (Arys Aditya, Ihda Fadila & Annisa Sulistyo Rini)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
