Bisnis.com, PADANG— Dewan Perwakilan Rakyat meminta perbankan memberikan kredit usaha rakyat (KUR) lebih merata dari sektor hulu ke hilir, sehingga memutus ketimpangan ekonomi masyarakat.
Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan selama ini KUR cenderung diberikan perbankan ke sektor hilir, seperti bidang perdagangan hotel dan restoran (PHR) misalnya yang mendapatkan porsi paling tinggi.
Padahal, sektor hulu di bidang PHR mulai dari petani sayur, peternak unggas, pengrajin, dan nelayan sebagai pemasok utama kebutuhan bidang industri itu kesulitan mendapatkan permodalan dari perbankan.
“Pemberian KUR mesti lebih berkeadilan. Jangan ke sektor hilir terus meningkatkan bargaining mereka, sektor hulunya juga dipikirkan, sehingga lebih seimbang,” katanya dalam pertemuan Komisi XI DPR dengan pelaku industri jasa keuangan di Sumatra Barat.
Dia mendorong perbankan turut serta memajukan pertumbuhan ekonomi dengan lebih aktif menyalurkan kredit ke sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Sembari mempertahankan penyalurkan ke perdagangan dan UMKM.
Marwan Cik Asan, Wakil Ketua Komisi XI mengatakan pemerintah perlu meningkatkan alokasi penyaluran KUR dengan bunga rendah, dan menunjuk sebanyak mungkin perbankan untuk memberikan kredit tersebut kepada masyarakat.
“Termasuk BPD, juga harus diberikan peluang menyalurkan KUR, sehingga makin memudahkan akses masyarakat terhadap modal,” katanya.
Meski begitu, dia mewanti perbankan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, agar rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) bisa ditahan. Termasuk juga skema pembinaan pelaku usaha oleh perbankan dan pemda untuk menekan potensi kredit macet.
Adapun, untuk Sumatera Barat, penyaluran KUR sampai Februari 2016 tercatat Rp1,25 triliun melalui tiga bank, yakni BRI, BNI, dan Bank Mandiri.
Masing-masing BRI sudah menyalurkan Rp1,05 triliun dengan jumlah debitur mencapai 42.543 orang, BNI menyalurkan Rp102 miliar melalui 480 debitur, dan Bank Mandiri menyalurkan Rp98 miliar melalui 2.225 debitur.
Sedangkan, PT BPD Sumatra Barat alias Bank Nagari yang sudah menyalurkan KUR sejak 2007, belum disetujui pemerintah menyalurkan kredit wong cilik sejak tahun lalu karena NPL KUR dinilai tinggi.
“NPL KUR kami tahun 2014 hanya 3,41% masih di bawah batas regulator 5%. Kami harapkan tahun ini Bank Nagari ditunjuk pemerintah sebagai salah satu bank penyalur KUR,” kata Hendri, Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari.
Dia mengatakan tidak ditunjuknya Bank Nagari sebagai penyalur KUR, membuat penyaluran ke sektor mikro dan kecil, terutama kredit perdagangan, restoran, pertanian dan pelaku usaha lainnya terhambat.
Padahal, porsi penyaluran kredit Bank Nagari ke sektor UMKM melebihi 95% dari total penyaluran kredit perseroan.
