Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJB) belum menganggap rencana pembentukan Bank Daerah Banten sebagai ancaman dalam penghimpunan dana pemerintah dalam bisnis bank daerah.
Vice President Divisi Corporate Secretary Bank BJB Hakim Putratama mengatakan hal tersebut lantaran segmen bisnis antara BJB dengan bakal bank daerah Banten tersebut berbeda.
"Saya rasa tidak ada pengaruh yang terlalu besar. karena segmen bisnisnya berbeda. Kemudian masih panjang juga perjalanan Bank Banten ini," ujar Hakim saat dihubungi Bisnis, Senin (13/6).
Meskipun demikian, Hakim menambahkan pihaknya berharap bisa terjadi simbiosis mutualisme antara kedua belah pihak dan juga pemerintah provinsi masing-masing. Selain itu, Hakim menambahkan saat ini pihaknya terus melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah provinsi Banten terkait dengan pembentukan bank Banten.
Hakim menyatakan, proses pembentukan bank Banten ini jangan dilihat sebagai sebuah ancaman, melainkan sebuah peluang baru untuk berkolaborasi antar BPD. Dengan semakin tingginya tingkat persaingan, menurut Hakim bisa menjadikan momen perbaikan diri dan peningkatan kualitas antar BPD sehingga tidak tergerus oleh persaingan.
"Masih bisa ngobrol sama Bank Banten, banyaklah peluang kerja sama yang bisa dilakukan. Kan kerja sama antar bank ini sudah biasa apalagi BPD ada wadah Asbanda sehingga ada forum komunikasi yang bisa kita lakukan," ujar Hakim.
Untuk strategi lebih lanjut Hakim menambahkan pihaknya masih dalam tahap wait and see. Hal ini lantaran masih belum ada kepastian kapan Bank Banten tersebut akan beroperasi.
Hakim menegaskan BJB tidak khawatir nantinya akan ada perpindahan dana pemerintah atau dana APBD jika nantinya Bank Banten resmi beroperasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, saat ini penempatan dana pemerintah di BJB rata-rata sebesar 45%-55% setiap tahun.
