Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menunggu perubahan regulasi terkait penambahan modal bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar yang saat ini masuk kategori bank dalam pengawasan khusus.
Kepala Kantor Regional OJK Wilayah VI Bambang Kiswono menjelaskan hingga saat ini Pemerintah Kota Makassar belum menyelesaikan perubahan regulasi demi menyelamatkan BPR Kota Makassar.
Padahal, tenggat untuk memperbaiki kinerja bank tersebut sudah mendekati batas.
"Kami masih menunggu regulasinya, semoga segera keluar karena Pemerintah Kota sudah mulai membahas perubahan aturan ini," ujarnya, Rabu (22/6/2016).
Bambang mengatakan, BPR Kota Makassar masuk dalam daftar yang diawasi khusus karena memiliki modal di bawah 4%.
Sementara itu, Pemerintah Kota Makassar kesulitan untuk menyuntikkan dana karena terganjal regulasi yang membatasi penyertaan modal.
"Masih ada waktu sebelum batas 180 hari habis. Kami berharap BPR tersebut bisa kembali sehat," imbuhnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar M. Ramdhan Pomanto mengatakan akan mengubah regulasi demi menyelematkan bank dengan aset Rp3,7 miliar tersebut sebelum pertengahan tahun ini.
Dia menilai, BPR yang merupakan perusahaan daerah Makassar ini memiliki peran penting dalam mengalurkan kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang akhir-akhir ini sedang digalakkan oleh pemkot.
