Bisnis.com, JAKARTA—PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. alias Bank Banten tidak menutup kemungkinan untuk menelurkan unit usaha syariah pada waktu mendatang.
Calon Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Heru Sukanto mengatakan untuk memutuskan hal tersebut butuh pembahasan lebih lanjut dengan dewan komisaris.
“Tapi direksi akan kaji pembentukan unit usaha syariah itu,” ucapnya kepada Bisnis.com, Kamis (4/8/2016).
Konversi bank umum menjadi bank syariah sejatinya bisa menjadi salah satu opsi untuk mempercepat pertumbuhan industri perbankan syariah. Cara lain yang tak jauh beda ialah dengan memisahkan unit usaha syariah (UUS) tetapi langkah ini dinilai kurang efisien dari segi biaya.
Sejauh ini Bank Banten yang baru seumur jagung belum memastikan bakal membuat UUS atau tidak. Tapi Heru menekankan hal ini bisa saja dilakukan perseroan asalkan dalam perhitungan bisnis memang menguntungkan.
“Kalau ada peluang bisnis yang baik kenapa harus ditinggalkan? Tapi kami perlu konsolidasi dulu, kami ingin memberikan yang terbaik untuk stakeholder,” tuturnya.
Bank Banten adalah pendatang baru di dunia perbankan. Bank pembangunan daerah ini semula adalah Bank Pundi. Nama berubah menjadi Bank Banten sejalan dengan proses akuisisi yang dilakukan PT Banten Global Development (BGD) dengan kepemilikan saham mencapai 68%.
Bank pembangunan daerah tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal I/2017. Dana yang disiapkan untuk akuisisi ini mencapai Rp800 miliar. Proses akusisi terhadap PT Bank Pundi Indonesia, Tbk. saat ini baru di kisaran 35%.
Menanggapi isu konversi bank pembangunan daerah jadi syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengarahkan mereka yang hendak memisahkan unit usaha syariahnya (spin off) supaya masuk dalam kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU) II.
Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Achmad Buchori mengatakan apabila setelah spin off bank syariah itu tersebut masuk dalam BUKU I ke depannya lebih sukar berkembang. Tapi hal ini baru bersifat imbauan bukan pewajiban karena belum ada payung hukum.
“Kami ingin bank syariah hasil spin off dari induknya bisa berada di BUKU II, karena BUKU I lingkup bisnisnya masih terbatas,” katanya.
OJK berharap spin off dapat melahirkan bank syariah yang besar. Sejalan dengan ini permodalan juga akan bertumbuh. Perkembangan yang pesat dinilai OJK sukar dicapai apabila entitas syariah ini terus berada dalam perseroan yang sama.
Otoritas Jasa Keuangan berencana merangkul para bank pembangunan daerah untuk memeriksa kesiapan mereka melakukan pemisahan unit usaha syariah. OJK mengaku ingin tahu bagaimana strategi para bank ini menjelang spin off yang ditargetkan paling lambat pada 2023.
Berbicara soal pemisahan unit usaha syariah ini, Achmad juga mengutarakan saat ini terdapat tiga bank pembangunan daerah (BPD) yang berencana alih haluan jadi bank syariah secara penuh. Dua di antara BPD yang dimaksud adalah PT Bank NTB dan PT Bank Aceh.
Bagi Achmad, konversi bisnis yang ditempuh Bank Aceh tersebut berpotensi memperlebar pangsa pasar bank syariah. Pasalnya data statistik perbankan syariah ke depan bakal mencakup pula aset Bank Aceh sekitar Rp22 triliun.
“Saya dengar Bank NTB juga mau konversi,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
