Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) bergerak cepat mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar proses spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) BTN bisa cepat terlaksana.
Proses spin-off BTN Syariah yang saat ini sedang berjalan tidak terlepas dari aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK (POJK) No.10/2023 dan POJK No.12/2023. POJK No.12/2023 mengatur tentang pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank induk.
Dalam ketentuan POJK itu, disebutkan bank yang aset UUS-nya mencapai 50% atau lebih dari total aset induknya, atau aset UUS-nya minimal Rp50 triliun, wajib melakukan spin-off menjadi Bank Umum Syariah (BUS).
Hingga akhir Maret 2025, aset UUS BTN telah mencapai Rp61,19 triliun, dengan pencapain tersebut, UUS BTN wajib sudah memisahkan diri dari induknya.
Atas rencana spin-off UUS BTN tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, langkah konsolidasi ini diharapkan struktur industri perbankan syariah menjadi semakin baik dan semakin kuat.
“Diharapkan BTN Syariah dapat menjadi BUS dengan skala usaha yang diproyeksikan dapat tumbuh menjadi BUS besar yang bergerak di segmen pembiayaan perumahan,” jelas Dian baru-baru ini.
Baca Juga
Menurut Dian, langkah manajemen BTN ini, sejalan dengan OJK yang juga mendorong terjadinya konsolidasi lain di perbankan syariah, terutama melalui aksi korporasi berupa spin-off, merger, ataupun akuisisi.
Sementara itu Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan, pasar perbankan syariah nasional membutuhkan pemain yang spesifik dan telah berpengalaman. BTN Syariah dinilai memiliki kapabilitas tersebut dan paling berpengalaman.
“BTN Syariah saat ini menjadi satu-satunya pemain syariah yang fokusnya di sektor perumahan karena bertumbuh berbarengan dengan induknya. Ini menjadi bekal kuat untuk BTN Syariah melayani lebih banyak segmen masyarakat syariah ketika sudah di-spin-off menjadi BUS,” kata Piter.
Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) alias BTN Syariah membukukan laba bersih Rp199 miliar pada kuartal I/2025. Realisasi ini naik 21,1% secara tahunan (year on year/YoY) dari Rp164 miliar pada kuartal I/2024.
Setelah menandatangani Conditional Sales Purchase Agreement (CSPA) pada Januari 2025 lalu, BTN kini memasuki tahap finalisasi proses akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS), yang dijadikan cangkang terbentuknya BUS BTN Syariah.
Saat ini, BTN masih menanti persetujuan pengambilalihan dari Otoritas Jasa Keuangan dan diharapkan akan segera menandatangani Sales Purchase Agreement (SPA). Setelah spin-off, BTN akan tetap menjadi pemegang saham pengendali BVIS dengan kepemilikan maksimal 100 persen.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyebut bahwa capaian tersebut ditorehkan BTN Syariah menjelang rampungnya proses pemisahan atau spin-off menjadi BUS pada pertengahan 2025.
“BTN Syariah akan terus memperkuat bisnisnya sebagai bekal yang solid untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi lagi saat UUS ini resmi menjadi BUS pada semester II tahun ini,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Dia memerinci, pembiayaan BTN Syariah mencapai Rp46,26 triliun per Maret 2025, tumbuh 18,2% secara tahunan dari Rp39,13 triliun per Maret 2024.
Di sisi lain, simpanan alias dana pihak ketiga (DPK) BTN Syariah juga mencapai Rp51,39 triliun pada kuartal I/2025. Jumlah itu naik 19,9% YoY dari Rp42,85 triliun pada kuartal I/2024.
Nixon menyebut bahwa pertumbuhan di sisi pembiayaan dan simpanan itu mendorong peningkatan aset BTN Syariah menjadi Rp61,19 triliun pada tiga bulan pertama tahun ini, atau naik 11,6% YoY dari Rp54,84 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
