Bisnis.com, JAKARTA—PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menyiapkan sejumlah skema bantuan untuk mempermudah sistem pasokan dan permintaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.
Suryanti Agustinar, Senior Vice President Non Subsidized Mortgage & Consumer Lending Division BTN mengatakan, BTN sebagai salah satu pemangku kepentingan turut bertanggung jawab untuk mendukung percepatan penyediaan rumah.
Untuk itu, BTN merilis sejumlah kebijakan yang tidak saja menolong MBR untuk membeli rumah, tetapi juga membantu pengembang menyediakan rumah.
“Kami berupaya menjembatani semua pihak karena kami sangat concern untuk urusan perumahan bagi MBR ini. Namun, sebenarnya ini harus sinergi semua pihak,” katanya,
Suryanti mengatakan, Bank BTN berkomitmen untuk memberi dukungan kredit penyediaan lahan kepada pengembang hingga 70% dari harga lahan, asalkan diperuntukkan bagi perumahan MBR. Selain itu, BTN juga tetap memberikan kredit konstruksi hingga 80% dari biayanya.
Hal ini menjadi langkah BTN menanggapi isu kian mahalnya harga lahan yang menjadi kendala utama bagi pengembang. Lahan yang mahal menjadikan realisasi rumah subsidi semakin jauh dari kenyataan.
BTN juga tengah menjajaki kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat memanfaatkan dananya untuk kredit konstruksi perumahan dengan bunga lebih kompetitif. Dirinya berharap, BPJS Tenagakerja bersedia mempertimbangkan untuk menerima bunga yang lebih rendah dari suku bunga Bank Indonesia (BI).
“Kita akan mencoba sebisa mungkin untuk mendorong pengembang bisa segera menyelesaikan proyeknya,” katanya.
Sementara itu, menanggapi tantangan lemahnya daya beli konsumen dan sulitnya pekerja non-formal mendapatkan fasilitas kredit, dirinya mengatakan telah menyiapkan skema khusus.
Selama ini, sejumlah calon konsumen tidak dapat membeli rumah subsidi karena tidak lolos analisis kredit BI atau BI checking. Bank sentral mensyaratkan beban cicilan kredit maksimal hanya sepertiga dari gaji bulanan.
Padahal, sebelum mencicil rumah, mereka telah lebih dahulu terbebani utang kredit konsumtif jangka pendek, misalnya untuk kendaraan bermotor atau alat elektronik. Bila ditambah cicilan rumah, beban kredit sudah lebih dari sepertiga gaji.
Untuk itu, BTN telah berkebijakan untuk siap mengambil alih seluruh pinjaman jangka pendek konsumen dari bank lain dengan plafon tertentu bila ia ingin mengambil kredit pemilikan rumah melalui BTN.
BTN akan memperpanjang tenor pinjaman jangka pendek tersebut sehingga beban cicilan menjadi ringan. Baru setelahnya beban cicilan rumah ditambahkan dengan tenor lebih panjang. Keduanya dapat dibayarkan paralel.
BTN juga akan bekerjasama dengan sejumlah perusahaan yang memiliki komitmen untuk penyediaan rumah bagi karyawannya. Uang muka dapat digratiskan atau dibayarkan perusahaan serta dengan bunga pinjaman yang lebih murah.
Suryanti mengatakan, BTN tidak menutup mata terhadap pekerja dari sektor informal maupun alih daya atau outsourcing. Selama ini, kucuran kredit untuk mereka masih terus diberikan oleh BTN, meskipun lebih selektif.
Bagi pekerja non formal, BTN mensyaratkan mereka terlebih dahulu menabung rutiin di BTN minimal selama tiga bulan. Hal ini untuk mengukur kemampuan calon debitur untuk mencicil nantinya.
Sementara itu, untuk pekerja alih daya, BTN mensyaratkan adanya rekomendasi dari perusahaan pemberi kerja dan kepastian terhadap perpanjangan kontrak kerjanya. Masa kerja tenaga alih daya tersebut pun minimal setahun
“Akan jauh lebih baik bila perusahaan memang punya komitmen untuk karyawannya,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
