Bisnis.com, JAKARTA - Industri perbankan nasional menginginkan model bisnis komprehensif penyokong upaya inklusi keuangan yang mereka lakukan.
Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Umum Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas), menyampaikan industri perbankan nasional menginginkan adanya model bisnis yang komprehensif mengatur pelaksanaan seluruh aspek inklusi keuangan.
“Kami ingin ada model bisnis yang paling efektif dalam kembangkan inklusi keuangan. Jika masing-masing bank kembangkan model yang berbeda maka anggaran belanja modal yang dikeluarkan terlalu besar dan manfaat bagi masyarakat kurang optimal,” ucap pria yang akrab disapa Tiko tersebut, Selasa (1/11/2016).
Perbanas menilai inklusi keuangan di Tanah Air sudah berjalan cukup jauh. Tapi tantangan ke depan bakal lebih kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan model bisnis khusus yang mampu menjawab sejumlah hambatan program inklusi keuangan ini.
Beberapa tantangan ialah isu teknologi, akuisisi agen, serta aspek know your customer. Poin yang diberi tinta merah terutama adalah akusisi agen pelaksana layanan perbankan. Mereka inilah yang disebar ke berbagai daerah khususnya lokasi yang sukar dijangkau secara fisik oleh kantor cabang bank.
“Ada dua inisiatif dalam melaksanakan inklusi keuangan, yakni agent and digital banking. Masalahnya adalah bagaimana mengakuisisi dan melatih agen dalam jumlah massal. Tidak semua bank bisa, apalagi harus sembari memastikan operasional mereka sehari-hari terhindar dari praktik fraud,” tutur Tiko.
Sementara itu, penetrasi perbankan secara digital kini dihadapkan kepada fakta, betapa masyarakat yang melek teknologi komunikasi lebih banyak ketimbang perbankan. Tantangan selanjutnya, harga ponsel yang semakin terjangkau harus bisa dimanfaatkan untuk penetrasi produk perbankan secara digital.
Melaksanakan inklusi keuangan tak semudah membalik tangan. Perbankan yang menempuh cara dengan menyebar agen dan mengembangkan layanan digital harus siap berinvestasi yang tak murah ditambah lagi tidak bisa langsung menghasilkan profit.
“Orang Indonesia lebih percaya kepada uang tunak daripada elektronik. Masih banyak pedagang yang utamakan cash daripada nontunai,” kata Tiko.
Indonesia berkepentingan untuk meningkatkan inklusi keuangan sejalan dengan adanya Perpres No. 82/2016 tentang Strategi nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Pemerintah mengharapkan melalui peraturan ini bisa terjadi percepatan implementasi inklusi keuangan di Indonesia secara merata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
