Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. memastikan target penyaluran rumah bersubsidi tidak akan berkurang kendati bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dipangkas dari Rp9,7 triliun menjadi sekitar Rp3,1 triliun.
"Tidak akan berpengaruh ke target. Tidak ada masalah dengan pendanaan perumahan," kata Direktur Utama BTN Maryono kepada Bisnis, belum lama ini.
Dia menuturkan, ada tiga sumber anggaran yang digunakan untuk bantuan pembiayaan rumah rakyat, yakni FLPP, Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Bantuan Uang Muka (BUM).
Sebagaimana diberitakan, pemerintah akan memangkas anggaran FLPP dalam RAPBN Perubahan 2017 sebesar Rp6,6 triliun sehingga tersisa Rp3,1 triliun.
Sebelumnya, dalam APBN 2017, secara keseluruhan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp15,6 triliun, terdiri dari FLPP Rp9,7 triliun untuk 120.000 unit, SSB Rp3,7 triliun untuk 240.000 unit dan BUM Rp2,2 triliun untuk 360.000 unit.
"Semula itu kan anggarannya FLPP Rp9,2 triliun, SSB Rp2 triliun - Rp3 triliun, itu ekuivalen dengan 225.000 unit. Tahun ini 225.000 unit itu sudah cukup, tapi saya enggak tahu kalau bank lain," katanya.
Penurunan anggaran FLPP juga dikompensasi dengan kenaikan SSB. Dengan demikian, pembangunan rumah rakyat akan tetap berlanjut. "Untuk BTN, kami tinggal konsentrasikan realisasikan selisih subsidi bunga," katanya.
Dari segi bisnis, pengalihan subsidi dari FLPP ke SSB juga dipandang tidak akan memberatkan BTN kendati bank harus menjaga likuiditas. Menurutnya, peningkatan dana pihak ketiga (DPK) dengan rata-rata 20-22% per bulan dapat menjamin pertumbuhan kredit, termasuk KPR.
"Dana kami cukup likuid, karena sumber dana kami bisa dari obligasi, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), maupun dari pinjaman korporasi," katanya.
Maryono mengakui pihaknya dapat bekerja lebih cepat dalam memacu penyaluran rumah subsidi. Selain itu, dengan program SSB, bank berpotensi mendapatkan margin laba yang lebih baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
